BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang hadir sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hasanah Yasin (NHY) terkiat kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lembaga antirasua ini berharap jika keterangan yang telah diberikan oleh para saksi adalah jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Perlu diingat para saksi ini wajib memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Justru kalau bohong dalam proses pemeriksaan yang dilakukan bagi tahap penyidikan apalagi persidangan, maka ada resiko pidana tersendiri,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Adapun kelima anggota DPRP tersebut yakni Abdul Rosid Sargan, H. Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik dan Nyumarno. Kelima saksi ini dicecar berbagai pertanyaan bervariatif, salah satunya terkait peran mereka dalam struktur Panitia Khusus Rancana Ditail Tata Ruang (Pansus RDTR) di Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus dugaan suap perizinana pembanguan proyek Meikarat ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.