BREAKINGNEWS.CO.ID – Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Arbijoto menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memiliki sedikit ruang dalam melaksanakan tugas mereka untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Hal ini yang menurutnya membuat para pelaku korupsi terus melakukan tindak pidana luar biasa tersebut.

Pernyataan ini menanggapi maraknya berbagai kasus korupsi yang melibatkan para aparat penegak hukum khususnya para Hakim di Pengadilan. Ia mencontohkan, di tingkat pengadilan negeri, seorang ketua pengadilan memberikan wewenang kepada wakilnya untuk melakukan pengawasan kepada rekan-rekan pengadil.

"Jadi untuk ketua itu menangani perkara-perkara yang diberikan atau disidangkan oleh hakim, sedangkan wakilnya itu melakukan pengawasan terhadap rekan-rekan," kata dia dalam acara Polemik yang bertajuk 'Hukum dan Penegakan Keadilan' di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Selain itu, KPK juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada orang yang dicurigai akan melakukan tindak korupsi. Menurut dia, itu juga menjadi penghambat dalam melakukan pencegahan tindak korupsi. "Selama ini pencegahan KPK dinilai kurang efektif, karena nggak ada kewenangan untuk melakukan penyadapan," ungkapnya.

Maka dari itu, Arbijoto menyarankan agar peraturan atau undang-undang yang mengatur hal tersebut dapat diubah. "Jadi, kalau itu (penyadapan) ingin tidak dikatakan melanggar hukum, maka harus diberikan wewenang dengan mengubah undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri dan undang-undang mengenai peradilan," ujar Arbijoto.

Berdasarkan data yang dihimpun KPK sejauh ini, lembaga antirasuah tersebut telah menanggulangi sebanyak 25 Hakim yang terlibat berbagai kasus korupsi. Ternyar KPK pada Kamis (6/12) menetapkan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebagai salah satu tersangka. Ia diduga sebaga pihak penerima suap dari Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi terkiat putusan praperadilan kasus korupsi yang ditangani Lasito.