BREAKINGNEWS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus perizinan pembangunan proyek Meikarta di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (25/1/2019) siang. Lembaga antirasuah mengaku akan mendalami lebih jauh semua keterangan yang diberikan oleh Politisi PDI Perjuangan tersebut, terutama mengani pembahasan perizinan dalam berbagai rapat koordinasi yang dilakukan para pihak terkait.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan bahwa ada dua informasi yang digali tim penyidik dari Mendagri. Pertama mengenai adanya fakta persidangan dari keterangan Bupati Neneng Hasanah Yasin (NHY) yang mengatakan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Mendagri untuk mengurusi perizinan Meikarta dan yang kedua ada terjadinya pertemuan dan pembahasan di Komisi II DPR bersama Mendagri dan timnya yang diduga masih terkait dengan perizinan Meikarta.

“Kami tentu perlu mengetahui proses-proses pembicaraan seputar Meikarta itu bagaimana. Kita perlu mendalami history dari perizinan itu seperti apa,” katanya kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (25/1).

Lebih lanjut Febri menjelaskan bahwa kedua hal di atas perlu didalami lebih jauh, mengingat pihaknya menduga pembangunan mega proyek tersebut tidak mungkin akan berjalan dengan kondisi dan tata ruang dari Kabupaten Bekasi yang tidak memungkinkan.
“Kenapa? Karena sejak awak itu diduga, sebenarnya tidak mungkin dilakukan pembangunan sesuai dengan rencana pada lahan seluar 400 hektar tersebut dengan kondisi dan lokasi dan dengan tata ruang yang ada,”jelasnya.

“Jadi rapat-rapat koordinasi dan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak-pihak itu perlu kami dalami. Karena begini, Hubungan diantara pemkab Bekasi dengan pemprov Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bekasi termasuk juga rapat yang diinisiasi oleh salah satu Dirjen di Kemendagri dan pembahasan di DPR menjadi perhatian di KPK,” tandasnya.

Dalam kasus ini, telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.