BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku jika pihaknya mendalami dua hal dari pemeriksaan saksi terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait dugaan kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dua hal tersebut yakni, adanya fakta persidangan yang menyebutkan terjadinya komunikasi diantara Mendagri dengan Bupati Neneng Hasanah Yasin dalam perisidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, dan yang kedua KPK menggali mengenai pembahasan Mendagri dan Komisi II DPR soal proses perizinan.

“Ada dua hal, yang pertama apakah benar ada terjadinya komunikasi melalui telepon selular milik salah satu Dirjen Kemendagri, sasaat usai menggelar rapat terkait rencan koordinasi perizinan Meikarta. Kedua, kita minta keterangannya mengenai pembahasan dengan Komisi II DPR mengenai proses perizinan terhadap proyek-proyek di Kemenedagri,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2019).

Sebelumnya Mendagri juga sudah menjelaskan bahwa kewenangan dalam proses penerbitan perizinan sejatihnya tidak berada ditangan Kemendagri. Namun kewenangan tersebut murni berada ditangan Bupati Bekasi berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat.

“Perizinan itu kewenangaan Bupati atas rekomendasi dari Gubernur. Secara teknis kami (Kemendagri) tidak punya wewenang. Kalau ditanya mengenai pembicaraan saya dengan Bupati melalui telepon selular, itu kan tugas saya sebagai Mendagri dalam hal ini selaku pembina. Tapikan saya sudah tegaskan kalau perizinan itu harus diproses dan dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Mendagri usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (25/1) siang.

Dijelaskan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa tata cara pemberian rokomendasi dari Gubernur terkiat perizinan kepada Bupati tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Pasal 10 huruf f.

“Perda tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walaupun sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik," jelas Mendagri.