BREAKINGNEWS.CO.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan bahwa para aggota DPRD DKI Jakarta belum ada satupun yang mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 kepada KPK.

“Anggota DPRD Jakarta belum satupun melapor LHKPN ke KPK. Jakarta sebagai barometer Indonesia harus menunjukan contoh yang baiklah. Masa kalah sama Papua yang sudah tercatat 2,27 persen yang melapor LHKPN,” kata Laode di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Untuk itu Laode berpesan kepada masyarakat untuk tidak lagi memberikan hak suara mereka pada anggota DPRD yang tidak melakukan kewajiban mereka sebagai wajib lopor di pemilihan umum 2019 mendatang.” Jangan lagilah pilih calon anggota dewan yang tidak melaporkan LHKPN mereka,” Laode Menambahkan.

Selain itu, Laode pun menghimbau kepada para partai politik untuk segera memberikan sanksi tegas buat para kadernya yang malasa melaporkan harta kekayaan mereka. Menurut Syarif sikap tegas partai penting untuk melahirkan anggota dewan yang bersih dari praktik korupsi. "Kita sudah bicarakan dan sampaikan dalam bentuk lisan, kita meminta kerelaannya untuk kesiapannya melaporkan LHKPN," ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang menegaskan bahwa bahwa kewajiban melapor LHKPN bukan dibuat untuk menghalangi seseorang untuk menjadi kaya. Namun hal itu diadakan untuk membantu menjaga intergritasa dari para pejabat negara yang telah diberikan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat selama mengemban tugas mereka.

“Kita tidak melarang orang untuk kaya loh. Jangan salah gitu ya! yang kita mau itu untuk menjaga dia supaya tetap berintergritas dimasa jabatannya dan sesudah masa jabatanya. Oleh sebab itu, dulu kan cuman sebelum dan sesudah, sekarang kita minta agar dia tahu dan kita juga bisa liat trend-nya dan kita jaga juga trend-nya tersebut,” kata Saut Situmorang usai melaksanakan rapat kerja KPK bersama Komisi III di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (28/1).