BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencekal 12 anggota DPRD Provinsi Jambi untuk bepergian keluar negeri untuk alasan apapun, baik itu kedinasan maupun pribadi. Pencekalan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan dalam kasus dugaan suap pengesahan Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi.

Adapun ke-12 anggota DPRD Jambi itu terdiri dari tiga pimpinan DPRD Jambi yakni Ketua DPRD Cornelis Buton serta, Wakil Ketua DPRD bernama AR. Syahbandar dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi. Selanjutnya ada Ketua Fraksi Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, dan Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan.

Kemudian Ketua Fraksi PPP Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah, dan Ketua Komisi III Zainal Abidin. Tiga orang anggota DPRD Jambibernama Elhelwi, Gusrizal, serta Effendi Hatta yang keseluruhannya ini telah menyandang status tersangka.

“Kepada Dirjen Imigrasi kami sudah mengirimkan surat tentang pelerangan ke luar negeri terhadap 12 tersangka dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Kami perlu melakukan pelarangan ke luar negeri agar jika tersangka dibutuhkan pemeriksaan tidak sedang berada di luar negeri,” kata Juru Bicara KPK, Febri Dianyah di Jakarta, Sabu (2/3/2019).

Selain itu, Febri juga mengatakan bahwa pencekalan yang dilakukan terhadap ke-12 tersangka tersebut berlaku untuk enam bulan yang terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018 lalu.

Sebelumnya, Febri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengembalian uang yang diduga ada kaitannya dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi dari 14 anggota DPRD Jambi, baik itu yang telah menyandang status tersangka maupun yang masih berstatus sebagai saksi dengan jumlah uang sebesar Rp4,375 miliar.

“KPK menghargai sikap kooperatid itu dan juga mengingatkan pada anggota DPRD Jambi lainnya agar mengembalikan jika pernah menerima uang terkait kewenangan selama berugas di DPRD Jambi. Sebab pengembalian uang akan dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan,” jelas Febri.

Selain ke-12 legislator, KPK juga melarang satu orang pihak swasta yakni Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Dalam kasus ini Asiang berstatus sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak.