BREAKINGNEWS.CO.ID – Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin (NHY) kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/2/2019). Mantan politisi Partai Golkar tersebut akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Hari penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap NHY sebagai tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (8/2).

Lebih lanjut Febri mengatakan bahwa selain Neneng, tim penyidik pada KPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Jamaludin. Kemudian penyidik juga bakal memeriksa Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi dalam kasus ini.

“Keduanya juga akan diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap preizinan proyek Meikarta,” jelas Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.