BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Direktur Utama Bosowo, Maros M Subhan Aksa dikembalikan oleh pihak terkait. Lembaga antirasuah pun tak menjelaskan penyebab pengembalian surat tersebut, namun demikian pihak KPK akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.

“Hari ini tim penyidik batal melakukan pemeriksaa terhadap Maros M Subhan Aksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Baru Panjan-Pangkalan Myirih, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun anggaran 2013-2015, Sebab surat panggilan tersebut dikembalikan atau retur,”kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (8/2/2019).

Batalnya pemeriksaan terhadap Maros M Subhan Aksa tentu akan menghambat proses penyidikan terhadap para tersangka yang telah ditetap oleh KPK beberapa waktu lalu, namu KPK mengaku akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap tersangka Hobby Siregar yang tak lain merupakaan Direktur PT Mawatindo Road Costructiion.

“Kami akan melakukan pemanggilan kembali terhadap saksi sesuai kebutuhan penyidik,”ungkap Febri.

Belum diketahui informasi apa yang akan digalih KPK dari pemeriksaan terhadap Maros. Namun yang pasti dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Selain Hobby Siregar dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Mawatindo Road Costruction, satu tersangka lainnya yakni mantan Sekertaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau, M Nasir (MNS).

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.