Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan dua saksi ahli hukum pidana dalam sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto atas status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan dua ahli itu yakni mantan Hakim Agung dan guru besar dari Universitas Sumatera Utara (Sumut) yang akan memaparkan hukum pidana formil dan materiil. Namun, Febri tak mengungkap identitas ahli tersebut.

"Dengan pemeriksaan ahli kami berharap, KPK bekerja dengan bukti hukum acara dan proses formil yang benar," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017). Dalam sidang praperadilan hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), mulai memasuki mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon (Setya Novanto)

Febri menuturkan, KPK akan tetap menghormati dan mengikuti proses praperadilan yang diajukan Setnov. "Kami tentu mengikuti proses prepare mulai dari permohonan, jawaban dan juga sampai dengan pemeriksaan ahli," ujar Febri.

Pada  Rabu 13 Desember 2017 besok, Setnov sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Dengan adanya pembacaan dakwaan terhadap Setnov, seharusnya sidang praperadilan otomatis akan gugur. Mengingat, hal tersebut diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Bunyi Pasal 82 Ayat (1) Huruf d KUHAP, adalah "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa ‎oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur." Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. ‎