JAKARTA-Kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng hingga kini belum mendapatkan titik terang meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah melayangkan surat penagihan uang pembelian. Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno tetap menunggu uang pengembalian yang sesuai seperti disarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan terus menuntaskan hingga uang dikembalikan.

"Kita tegas kalau masalah korupsi kita no compromise. Kita ingin pemerintahan bersih transparan dan akuntabel," tegas Sandiaga di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (9/3/2018). Untuk informasi, jika uang pembelian dikembalikan pada Pemprov DKI Jakarta nantinya akan direklasifikasi dari aset Dinas Perumahan menjadi aset DKPKP. Karena hingga kini statusnya masih tercatat di DKPKP.

Kasus korupsi bermula terendus sejak adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pembelian lahan Cengkareng Barat pada tahun 2015 senilai Rp668 miliar.

Kasus bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta) pada 2015 seharga 668 miliar dari pihak swasta atas nama Toeti Noezlar Soekarno. Tanah itu, peruntukannya untuk pembangunan rumah susun.
 
Pembelian lahan itu kemudian menjadi masalah ketika dalam penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP). Pada 6 Juni 2017, dalam sidang perkara ini majelis hakim yang menangani perkara itu memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah. Meski demikian BPK menilai ada kerugian negara akibat pembelian lahan ini. Uang senilai Rp 668 miliar harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.