BREAKINGNEWS.CO.ID-Jurus baru dicoba Partai Demokrat untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam Pilpres 2019 mendatang. Partai berlambang mercy ini menetapkan syarat-syarat berupa sistem kontrak politik sebelum mendukung salah satu calon presiden maupun wakil presiden 2019-2024. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat Imelda Sari.

Syarat-syarat dalam kontrak politik ini mencakup tentang satu ideologi yakni pancasila, kesejahteraan rakyat, hukum berkeadilan serta check and balance dalam mengambil sikap "Kriteri itu yang menurut kami salah satu entri poin yakni harus sama visi misi, ada chemistry dan program bisa dibahas bersama-sama, bukan dilakukan oleh misalnya satu partai yang mem-veto mengambil satu keputusan," kata Imelda.

Partai Demokrat hingga kini memang belum bersikap soal dukungannya terhadap dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.  Bahkan sempat muncul kemungkinan Partai Demokrat hendak mengusung poros tengah dan AHY sebagai capres atau cawapres.  Menurut Imelda, Demokrat hingga kini masih berkomunikasi dengan partai lain termasuk kedua calon presiden, Jokowi dan Prabowo.

 

Saat ini Demokrat memiliki banyak pertimbangan untuk memilih calon yang didukung. Pasalnya mereka cukup percaya diri untuk bisa mencapai presidential threshold 20 persen jika mampu menggalang koalisi dengan PKB dan PAN. "Ini yang kami tawarkan dengan koalisi yang ada. Kami melihat Demokrat jadi game changer di sini," katanya.

Prabowo Terbuka

Menanggapi persyaratan yang dikeluarkan oleh Demokrat, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyebut jika pihaknya terbuka untuk bekerja sama pada Pilpres 2019.  "Saya kira kami sangat terbuka, kami ingin menggalang suatu kesadaran yang besar, suatu kesatuan yang besar," kata Prabowo.

"Negara kita dalam keadaan yang sangat kritis, ekonomi kita rapuh, tapi elite kita tidak mau sadar, tidak mau mengakui bahwa ekonomi kita sedang rapuh. Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, jadi saya ingin menggalang persatuan yang besar," imbuhnya.

Prabowo menegaskan ingin berkomunikasi dengan semua pihak dan partai. Menurutnya, semua anak bangsa harus kompak untuk menangani keadaan negara yang dianggap kritis tersebut. "Saya ingin komunikasi dengan semua pihak, semua partai. Semua anak bangsa harus kompak bersatu. Menurut saya, ini sangat-sangat penting. Kalau tidak, persaingan di antara bangsa begitu keras dan semua negara memikirkan kepentingan nasionalnya," tutur Prabowo.

SBY Kehabisan Strategi

Sementara tanggapan berbeda justru muncul dari  Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir. Ia menilai persyaratan itu menunjukkan jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kehabisan strategi menghadapi Pilpres 2019. "SBY memang sudah kehabisan jurus politiknya," kata Inas.

Menurutnya, kontrak politik itu sebagai sikap Demokrat menurunkan daya tawar kepada capres-cawapres tertentu agar mendapatkan jatah kekuasaan. "Harus berupaya menurunkan daya tawarnya dengan power sharing yang lebih fleksibel dan syarat tersebut hanya normatif saja," tegas Inas.