BREAKINGNEWS.CO.ID - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro, MA merasa skeptis pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan bisa dilaksanakan di tengah masih merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19. Apalagi, rencananya pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan secara di 270 daerah.

"Kita harus concern bahwa tentunya memerlukan persiapan yang matang dan mengantisipasi dampaknya agar hasilnya lebih baik," ujar Siti Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Siti Zuhro mengutarakan perlu adanya pertimbangkan beberapa hal krusial yang sejak 2005 menjadi masalah laten pilkada yang meliputi:  

1. Masalah DPT
2. Politik transaksional/vote buying/mahar politik
3. Politik dinasti/kekerabatan
4. Calon tunggal
5. Koalisi partai dan pasangan calon yang didukung/diusung. 

Karena tahun  ini ada bencana Covid-19 dan dampaknya, baik psikologis/psikis dan medis maupun sosial- ekonomi, sosial-budaya, sosial- politik dan hukum, 

"Maka antisipasi dan solusi harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Pertanyaannya, apakah  masyarakat akan antusias dan semangat dengan pilkada serentak nanti?" tanya Siti Zuhro.

Dalam kondisi lesu pasca Covid-19 seperti sekarang ini, terangnya, akan seperti apa pilkada serentak dilaksanakan. Apakah masih seperti yang sudah- sudah seperti sebelum ada Covid-19 atau ada format yang berbeda? 

Bagaimana stakeholders terkait pilkada (Parpol, KPU, Bawaslu, institusi penegak hukum, birokrasi, masyarakat) menyiapkan pelaksanaannya agar pilkada berkualitas dan sukses. Sementara itu, KPU pusat  menyampaikan bahwa dananya tak cukup untuk Pilkada di 270 daerah. 

"Hal-hal inilah yang perlu diantisipasi. Jangan sampai Pilkada sepi hanya karena masyarakat pemilih tak antusias. Jangan- jangan mereka lebih concern terhadap masalah kehidupan ekonominya," ucapnya.

Tampaknya, kata Siti Zuhro, pandemi Covid-19 membuat mereka makin skeptis pada politik termasuk Pilkada. Golput bisa jadi meningkat. Apalagi  terpaan 3 bulan terakhir bencana Covid-19 dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya dinilai makin membuat masyarakat tidak sejahtera.

Pilkada era the new normal membutuhkan prakondisi khusus dan spesifik yang harus diciptakan segera, khususnya terkait isu integritas, public trust,  kredibilitas dan profesionalitas stakeholder terkait Pilkada. 

"Tanpa membangun  prakondisi tersebut  sulit diharapkan Pilkada nanti berhasil dan berkualitas. Yang diperlukan dalam Pilkada adalah masyarakat tak hanya cerdas memilih calon pemimpin, tapi mereka harus memilih dengan nuansa dignity yang ok! Bagaimana agar pilkada menciptakan menang yang absah, bukan pokoke menang," tukas Siti Zuhro.

Covid-19, tegasnya, harus bisa menjadi leverage factor terbangunnya pilkada serentak yang sarat dengan konsolidasi demokrasi dan mampu memunculkan kepala daerah inovator. "Bukan kepala daerah asal berkuasa dan menghalalkan semua cara untuk menang," katanya.

Menurutnya, inilah moment yang tepat bagi daerah untuk bangkit melakukan Pilkada. Menghadirkan kepala daerah yang berkarakter local stemenship yang mampu membangun daerah. 

"Bukan kepala daerah yang sarat dengan politik pencitraan saja tapi tak punya modalitas, kapasitas dan profesionalitas sehingga membuat daerah tak maju," pungkasnya.