BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi II DPR RI RDP dengan Dirjen Dukcapil, Polpum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas terkait dengan Peraturan KPU (PKPU) di Pemilu 2019.

Dalam RDP tersebut yang juga dihadiri oleh perwakilan masing-masing partai politik yang menyatakan sepakat untuk tidak mengurangi hak para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh
tersebut juga dilakukan membahas PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum.

Pihak pemerintah sendiri juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk menjalankan sistem pemungutan dan penghitungan suara. Pemerintah dalam hal ini hanya meminta jika pasal 8alam PKPU itu dilaksanakan sepenuhnya. "Kami dari pihak pemerintah sepakat dengan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dalam menjalankan pasal 8 dalam PKPU tersebut," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, Kamis (10/1/2019).

Soedarmo menilai jika apa yang terdapat dalam pasal 8 di PKPU tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jadi yang terpenting bagi pemerintah adalah PKPU yang dibuat oleh KPU ini tidak bertentangan dengan UU. Karena apa? Karena sebelumnya sudah ada pengalaman bahwa mantan narapidana yang disebutkan dalam UU dan yang sudah diamanatkan dengan adanya perubahan. Oleh karena itu, kami dari pihak pemerintah tidak menghendaki pasal 8 itu tidak bertentangan dengan UU dan kembali ada perubahan," ujarnya.

"Kita harus paham bahwa pemerintah, DPR dan KPU dalam merancang PKPU ini, saya pikir semua sudah paham dengan aturan-aturan. Dan kami sepakat bahwa kita ikuti apa yang ada pada UU," imbuhnya.

Dalam kesimpulan pada RDP itu, Komisi II DPR RI menyetujui Rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Selain itu, Komisi II juga menyetujui rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Adapun, pemilu 2019 sendiri sejatinya akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Tiga bulan menjelang diselenggarakannya pemilihan umum tersebut, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi agar pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar, aman dan damai.

Sebelumnya, pada RDP yang dilakukan oleh Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri membahas terkait dengan logistik pemilu dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Rabu (9/1/2019) kemarin.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menyoroti terkait kotak suara berbahan karton yang menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu dia menilai sebaiknya KPU tidak terlihat agresif mempertahankan pendapatnya karena di lapangan polemik itu semakin menguat. "Soal kotak suara kami tidak ingin KPU terlihat agrefisf mempertahankan pendapatnya," katanya.