BREAKINGNEWS.CO.ID - Kisruh kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik oleh warga negara asing (WNA) menjadi sorotan berbagai kalangan. Anggota Komisi II DPR RI, Firman Subagyo mengatakan sejatinya kepemilikan e-KTP bagi WNA tersebut sudah ada dalam undang-undang (UU).

Firman mengatakan bahwasanya pemerintah dalam hal ini hanya menjalankan amanat UU tersebut. Adapun UU yang dimaksudkan yakni UU nomor 23 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bagi WNA.

"Jadi UU tersebut sejatinya bukanlah produk pemerintah saat ini yakni Joko Widodo (Jokowi)," kata Firman dalam diskusi yang mengusung tema 'E-KTP, WNA dan Kita' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Sejatinya, UU itu sendiri dibuat dan dirancang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Firman yang juga politisi Partai Golkar itu tak menampik jika ada kesalahan dalam UU tersebut. Kesalahan atau kelemahan dalam UU itu, kata Firman, yakni tidak adanya pembeda antara e-KTP WNA dengan e-KTP warga negara Indonesia (WNI).

"Jadi, menurut pandangan saya, secara teknis dibedakan yaitu bahasa Inggris kan tidak bisa kasat mata. Di Amerika ada perbedaan warna sehingga warna ini, oh ini asing dan ini bukan," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya meminta kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi juga dilibatkan mendata jumlah WNA yang berada di Indonesia. Data tersebut bisa diserahkan kepada KPU agar mengetahui jumlah WNA di Indonesia.

"Verifikasi penting, dokumen WNA ini ada di Imigrasi, Imigrasi bisa menjelaskan ke KPU ini lho WNA yang ada di Indonesia," tutur dia.

Di tempat yang sama, Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan jumlah WNA yang mempunyai e-KTP sekitar 1.600 orang. Mereka berada di tempat wisata yaitu, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemendagri menerbitkan e-KTP juga berdasarkan amanat undang-undang. "Setidaknya, saat ini ada 1.600 KTP elektronik distribusi sekarang lagi dirapikan. Senin (4/2) nanti KPU dan Bawaslu akan koordinasi," kata I Gede.

Seorang WNA memang bisa memiliki e-KTP tapi dengan syarat yang ketat. Hal itu diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun kepemilikan e-KTP itu tak membuat WNA memiliki hak pilih di pemilu. Hak pilih hanya untuk WNI.