BREAKINGNEWS.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agus Makmur Santoso mempertanyakan terkait dengan jumlah pemilih luar negeri, khususnya di Australia. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus menanyakan apakah data pemilih yang berasal dari negara tersebut telah dirilis oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, Agus mengatakan bahwa jumlah pemilih di Australia mencapai 2.000 orang. Namun, berdasarkan perkumpulan data, pemilih di negara tersebut berjumlah sekitar 40.000 orang.

Dirinya pun meminta kepada KPU maupun Bawaslu untuk segera melakukan pengecekan terkait kenaikan data pemilih yang dirasanya signifikan itu. "Saya meminta kepada KPU maupun Bawaslu untuk mengecek perubahan data yang signifikan ini. Jika data tersebut tidak sesuai dengan jumlah warga negara Indonesia disana, ini sangat berbahaya sekali," kata Agus dalam RDP Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri terkait dengan PKPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, jika ada dugaan manipulasi terkait dengan jumlah pemilih, maka hal itu dikhawatirkan Agus akan menjadi permasalahan kedepannya. Untuk itu, ia menegaskan agar KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk segera melakukan pengecekan dan memastikan apakah benar atau tidaknya kebenaran informasi tersebut.

Selain itu, Agus juga menilai jika memang benar adanya dugaan manipulasi tersebut, hal ini juga akan membahayakan sistem demokrasi Indoneaia kedepannya.

Menanggapi pernyataan Agus tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan jika pihaknya maupun Bawaslu akan segera melakukan pengecekan. Meski begitu, Arief menegaskan jika jumlah DPT di Australia sebenarnya sudah rampung dilakukan.

"Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kami juga mendapatkan informasi yang sama. DPK untuk Australia sendiri sudah kita tetapkan dan juga sudah ada mekanisme bagi mereka yang belum masuk ke dalam DPK itu," ujar Arief.

"Memang jumlahnya terlalu banyak, kemungkinan itu tidak bisa dilayani. Namun daftar pemilih khusus (DPK) itu nantinya akan diberikan surat suara yang tidak terpakai. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada di Australia terkait dengan daftar pemilih yang valid untuk bisa nantinya dimasukkan dalam DPK yang telah disediakan," terang Arief.

Arief juga mengatakan, sebelum daftar pemilih yang tersisa itu nantinya dimasukkan ke dalam DPK, tentunya akan dilakukan validasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi data-data ganda yang masuk ke DPK tersebut. "Untuk itu, kami perlu berkoordinasi dengan Bawaslu maupun pihak-pihak terkait lainnya," tegas Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh selaku pimpinan RDP menghimbau kepada anggotanya untuk selalu menyampaikan terkait adanya informasi-informasi terkait dengan DPT dan informasi terkait dengan pemilu lainnya. Nantinya, laporan-laporan tersebut akan disampaikan ke mitra kerja Komisi II yakni KPU dan Bawaslu untuk segera dilakukan penindakan.