BREAKINGNEWS.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengumumkan jika ada tiga perusahaan telekomunikasi menunggak kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio 2,3 GHz. Bahkan total tunggakan dari tiga perusahaan tersebut mencapai Rp710,6 miliar.

Perusahaan yang pertama adalah PT First Media yang dikabarkan belum membayar BHP sejak dua tahun lalu (2016). First Media dikabarkan menunggak kewajiban pembayaran yang mencapai angka Rp364,8 miliar.

First Media sendiri merupakan anak perusahaan dari Lippo Group yang menyediakan jasa layanan internet pita lebar, televisi kabel, dan juga komunikasi data. Frekuensi radio yang digunakan mencakup Sumatera Utara, Jabodetabek serta Banten.

Perusahaan kedua adalah PT Internux yang menunggak kewajiban pembayaran hingga mencapai Rp343,5 miliar. Internux merupakan pemilik layanan internet dan modem Bolt. Frekuensi radio yang digunakan ini mencakup wilayah Jabodetabek dan Banten.

Sementara itu perusahaan ketiga adalah PT Jasnita Telekomindo. Perusahaan penyedia layanan internet ini menunggak pembayaran mencapai Rp2,1 miliar. Frekuensi radio yang digunakan ini mencakup wilayah Jabodetabek dan Banten.

Mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 83 ayat 1, Kominfo berhak untuk mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin penggunaan frekuensi radio. Sanksinya nanti bisa berupa denda, penghentian sementara penggunaan pita frekuensi radio, dan juga pencabutan izin.

Berdasarkan keterangan resmi yang diberikan oleh Kominfo, pencabutan Izin dimaksud dilakukan setelah pemegang izin diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan, dan tidak melunasi seluruh BHP tahunan beserta dengan dendanya. Pelaksanaan pembayaran BHP frekuensi radio sendiri bakal jatuh tempo pada 17 November mendatang.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dinyatakan jika setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.