BREAKINGNEWS.CO.ID – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan jika layanan pinjaman berbasis online atau fintech lending yang melakukan penyalahgunaan data dapat terancam sanksi denda dan pindana. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaduan dari masayarakat.

"Pelanggaran utama ada di OJK, baru kita lihat seberapa besar pelanggarannya, kalau nanti memang ada tuntutan lebih dalam dari berbagai pihak, itu bisa dibawa ke meja hijau, karena itu ada UU ITE yakni pasal 32," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada Jumat, 9 November 2018.

Menurut Samuel, salah satu bentuk penyalahgunaan data adalah pengambilan kontak tanpa sepengetahuan dari nasabah terkait. Untuk itulah, diperlukan adanya verifikasi layaknya layanan pinjaman offline.

Secara umum, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32 meyebutkan jika setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Sementara itu, dalam menindak aplikasi layanan peminjaman online yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Kominfo telah bekerjasama dengan beberapa toko aplikasi.

"Ya, kalau memang ilegal mereka nanitnya akan kita kirimi surat untuk tidak boleh diunduh melalui Apple App Store dan juga Google Play Store," jelas Semuel.

Tak hanya itu saja, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut juga mengatakan jika aplikasi yang menyalahi aturan dapat ditindak secara hukum dan bisa dikenai denda.

"Kalau penyalahgunaan data Kominfo, kalau beroperasi tanpa izin di OJK," tegas Samuel.

Disamping itu, Semuel mengungkapkan jika Kominfo telah memiliki satuan tugas investasi bodong, juga mengenai fintech. Menurut nya, satgas tersebut telah menurunkan lebih dari 300 layanan fintech dengan total hingga saat ini 669 fintech dan investasi bodong yang telah dilakukan semenjak tahun 2012 lalu.