BREAKINGNEWS.CO.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menanggapi soal maraknya perederan SMS spam yang terjadi beberapa tahun ini. Dengan begitu, Kominfo pun berjanji untuk memberantas SMS spam ini melalui kebijakan registrasi kartu prabayar belum berdampak signifikan.

Rudiantara berjanji jika pihaknya bakal memperkuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dari sisi SDM dan anggaran. Baginya, Kominfo akan menambah jumlah staff BRTI dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani aduan masyarakat. Penambahan SDM serta angaran menurutnya mampu mengoptimalkan kinerja BRTI dalam melayani publik.

"Kami akan empower bagi BRTI. Satu dari segi sumber daya manusia. Akan lebih banyak lagi orang Kominfo yang jadi staff di BRTI. Kedua dari sisi alokasi anggaran sekarang sedang dihitung," ungkap Rudiantara di Jakarta Selatan, pada Rabu (9/1/2019).

Selain itu, Rudiantara juga menyebutkan jika pihaknya sudah menginstruksikan jajaran BRTI untuk menangani segala bentuk aduan masyarakat terkait teknologi informasi.

Disamping itu, Ia juga mengatakan jika pihaknya berencana mengintegrasikan aduan konten Kominfo dengan aduan masyarakat kepada BRTI. Integrasi ini dikamsudkan untuk memudahkan masyarakat saat menyampaikan laporan.

"Itu (aduan Kominfo dan BRTI) diintegrasikan. Harusnya satu (layanan aduan) Kominfo atau BRTI pokoknya jangan menyusahkan masyarakat," jelas Rudiantara.

Dengan cara tersebut, menurut Rudiantara masyarakat akan bisa menerima hasil tanpa pusing memikirkan pihak mana yang akan memproses aduan tersebut. "Saya mengadu urusan kominfo urusan brti gimana mau proses, kan gitu. Yang penting aduan saya diproses," pungkasnya.

Sebagai informasi, menurut laporan yang diberikan oleh TrueCaller, Indonesia merupakan satu dari 20 negara di dunia yang menerima spam terbanyak di 2018. Bahkan, Indonesia menjadi negara dengan spam tertinggi di kawasan Asia Tenggara.