BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara agar dalam membuang limbah memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal. 
 
Hal tersebut diutarakan Bambang kepada wartawan, Sabtu (8/12/2018) menanggapi persoalan lemahnya perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak pembuangan sebagian limbah air lindi abu batubara PLTU batubara yang dibuang ke laut. 
 
Bambang pun mendorong KLHK melakukan kajian mendalam tentang dampak limbah yang dibuang PLTU ke laut terutama terhadap biodata laut. 
 
"Jika terjadi pencemaran, KLHK harus menindak tegas pelaku yang melakukan pencemaran," ujar Bambang, Sabtu (8/12). 
 
Diketahui, Organisasi hukum lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan, Indonesia membutuhkan peraturan baku mutu pembangunan air limbah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang dibuang ke laut. Aturan itu dibutuhkan untuk menangkal potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan atas kegiatan pada unit pembangkit.
 
"Tidak adanya baku mutu air limbah PLTU batu bara yang dibuang ke laut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut," kata Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL, Angela Vania di Jakarta, Rabu (5/12).
 
Dia mengamati aturan pencegahan yang ada saat ini tidak tepat sasaran, sangat longgar dan saling bertolak belakang. Padahal Indonesia akan membangun 19.611 megawatt (MW) PLTU batu bara yang baru dan 24.435,96 MW PLTU batu bara yang sekarang beroperasi di daerah pesisir.
 
Sebanyak 82% PLTU batu bara yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018–2027 berada di daerah pesisir. Oleh karenanya, penguatan kebijakan melalui pembentukan peraturan khusus pembuangan air limbah PLTU batu bara harus segera dilakukan.
 
Berdasarkan RUPTL tersebut, dari target bauran energi akhir 2025, kontribusi PLTU Batu bara paling besar yaitu 54%. Sisanya bersumber dari energi baru terbarukan, BBM dan gas.
 
Dari 53.717 MW total target energi nasional dari batu bara itu, 82% atau 44.047 MW akan dihasilkan dari pembakaran batu bara yang mengancam daerah pesisir dan kehidupan laut.
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan ICEL terungkap kalau peraturan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang ada saat ini sangat longgar.
 
Landasan utama pencegahan dampak pencemaran air limbah yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 tahun 2009, menurut Angela hanyalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2001.
 
Sementara, PP Nomor 82 tahun 2001 sendiri tidak mengatur terkait air laut sehingga Permen LH Nomor 8 Tahun 2009 tak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut.