BREAKINGNEWS.CO.ID - Mantan Kepala Staff Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein mengaku jika dirinya memiliki daftar nama-nama orang yang berasal dari unsur Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun dirinya enggan membocorkan salah satu nama yang dimaksud.

"Iya. Saya punya nama-nama (orang-orang) yang memiliki latar PKI. Itu tidak akan saya bocorkanlah," katanya daat ditemui wartawan usai diskusi yang mengusung tema 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Menurutnya, data- data tersebut akan disimpan guna mewanti-wanti adanya pergerakan dari orang-orang yang memiliki paham komunis itu. "Nanti kalau terjadi keadaan kekacauan, lalu dia menyerang. Apapun yang terjadi, mereka akan merebut kekuasaan di 2019. Jokowi menang, mereka (PKI) berkedudukan. Kalau Prabowo yang menang, mereka (PKI) akan merebut kekuasaan," ujarnya.

Ia mengatakan, jika nama-nama tersebut sudah pernah dilaporkan kepada pihak berwenang. Namun, ia mengatakan laporan tersebut hingga saat ini tidak digubris. "Jika mereka bangkit, kita juga punya kekuatan kok. Kita siap perang kalau PKI bangkit, mereka pasti menyerang," jelas Kivlan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komunisme dan khilafah adalah dua ideologi politik terlarang di Indonesia. Ideologi pertama dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan PKI dan Paham Komunisme di Indonesia. Yang kedua dilarang Perppu 2/2017 tentang Ormas yang telah disahkan DPR menjadi UU. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Kendati telah dilarang UU, ideologi tentu tak lantas mati. Artinya, meski secara organisasional kedua ideologi tersebut sudah tak memiliki tempat bemaung lagi, namun ideologi itu akan tetap hidup melalui kader-kader, simpatisan dan para pengikutnya. Malah kemungkinan lebih militan dalam mempeljuangkan ideologi mereka karena menghadapi tantangan. Di satu sisi, mereka lebih sukar dideteksi karena sudah tidak memiliki organisasi lagi.

Dalam diskusi tersebut, Kivlan juga mengatakan jika paham komunisme itu bersifat nyata. Dirinya pun membantah jika paham komunisme itu sebagai paham ilusi.

"Ini nyata bukan ilusi. Sampai bangkit lagi mereka pada tahun 1998 sampai tahun 1999 supaya Gus Dur (Mantan Preside RI Abdurrahman Wahid) minta maaf. Gus Dur minta maaf tapi secara pribadi bukan presiden," katanya.

Adapun, kata Kivlan, upaya yang dilakukan oleh PKI kepada Gus Dur itu agar mereka (PKI) tidak salah. Ia pun kembali menegaskan jika apa yang dilakukan oleh PKI tersebut merupakan fakta.

"Namanya UU rekonsiliasi supaya mereka tidak salah, ini fakta bukan ilusi. Mereka kendalikan mereka punya pembinaan dibawah privesor dari amerika. Dan kemudian iitu yang mendidik dan masuk kepemerintahan," tegasnya.