JAKARTA - Agenda pembicaraan mengenai landasan hukum perjanjian damai dengan Korea Utara akan dibawa Korea Selatan dalam konferensi tingkat tinggi pada 27 April 2018 mendatang.

"Setidaknya dari pihak kami ada upaya untuk membuat struktur kerangka kerja agar Korsel dan Korut dalam hidup damai. Dalam kerangka kerja itu dapat pula dibahas landasan hukum perjanjian damai," ujar Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Kim menuturkan bahwa gagasan ini masih sangat mentah serta Korsel juga ingin mendengar pendapat atau usulan dari Korut perihal perjanjian damai.

"Untuk pertama kalinya pemimpin Korut ke Korsel. Korut mungkin punya beberapa gagasan atau komitmen. Kami harus duduk bersama terlebih dulu," tutur Kim.

Selama ini, Korut serta Korsel secara teknis masih dalam status berperang karena Perang Korea pada 1950-1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukanlah perjanjian damai.

Perjanjian gencatan senjata itu diteken oleh Korut, Cina, serta Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat, tanpa melibatkan Korsel.

Oleh karena itu, Korsel menyatakan bahwa perdamaian ini akan sulit tercapai tanpa ada dukungan pihak terkait. Kim sendiri percaya proses ini akan mendapat dukungan seluruh pihak.

"Selama ini Korut memahami bahwa Korsel harus menjadi bagian dalam perjanjian damai, begitu pula komunitas internasional," katanya.

Selain wacana perdamaian, Korsel juga akan membahas denuklirisasi dan penguatan hubungan kedua negara.

Agenda utama dalam konferensi tersebut adalah pertemuan perdana antara pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, dan Presiden Korsel Moon Jae-in.

Pertemuan ini dianggap dapat membuka jalan perjumpaan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Kim Jong-un sekitar sebulan setelahnya.