BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah mendapat gambaran dari jumlah 238.000 CPNS yang akan diterima, sebanyak 112.000 kuota akan dialokasikan untuk guru honorer termasuk guru agama yang belum diangkat menjadi PNS. Diketahui, pemerintah mengadakan rekruitmen CPNS tahun 2018 sebanyak 238.000 orang. 
 
"Sebanyak 60.000 formasi akan dialokasikan kepada tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat atau apoteker yang belum diangkat menjadi PNS," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/9/2018). 
 
Lanjut Bambang, bagi guru dan tenaga kesehatan yang akan diangkat menjadi PNS tetap harus mengikuti dan lulus test CPNS yang diadakan oleh pemerintah.
 
Sementara bagi pegawai honorer yang telah melampaui usia 35 tahun kata Bambang diberikan kesempatan untuk masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan mengikuti seleksi dan memenuhi syarat yang ditentukan maksimum berumur 56 tahun atau dua tahun sebelum pensiun.
 
"Bagi pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS dan dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada Pemda dan Kementrian dengan gaji yang diberikan tidak boleh dibawah UMR," tukasnya. 
 

Diketahui, Pemerintah telah resmi membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya di situs https://sscn.bkn.go.id.

Ada pun, jadwal pembukaan pendaftaran CPNS tergantung pada setting masing-masing instansi melalui situs SSCN.

Instansi yang dapat dipilih adalan instansi yang formasinya telah direkam SSCN dan telah diverifikasi BKN.

Untuk instansi yang belum diverifikasi oleh BKN dan belum direkam dalam SSCN, pilihan instansi belum muncul dan belum dapat dipilih oleh pelamar.

Sesuai Ayat (1) Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017, pada prinsipnya setiap warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS, sepanjang memenuhi 10 (sepuluh) persyaratan sebagai berikut:

1) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

2) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis;

6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;

7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan

9) Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

10) Persyaratan tambahan untuk masing-masing formasi ditentukan oleh PPK K/L/D.

Namun demikian, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu yang ditetapkan Presiden, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.