BREAKINGNEWS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Pemanggilan terhadap saksi-saksi juga terus dilakukan oleh tim penyidik. Kali ini giliran Kepala Seksi Penataan Pertanahan Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Zumratul Aini yang akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Neneng Hasanah Yasin (HNY).

“Hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi, Zumratul Aini. Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Belum diketahui secara detail mengenai materi pemeriksaan dan hal apa saja yang akan digali tim penyidik KPK dari Zumratul. Namun yang pasti Febri mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi tentu berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta tersebut.

Dalam kasus ini, telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.