BREAKINGNEWS.CO.ID- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dan rombongan menyelenggarakan audiensi dengan sejumlah masyarakat Manggarai Barat (Mabar) di Hotel La Prima, Labuan Bajo, Mabar, Selasa (21/8/2018).

Hadir dalam audiensi ini dihadiri oleh Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula, Wakil Bupati Mabar, Maria Geong dan Kapolres Mabar, AKBP Julisa Kusumowardono selaku moderator.

Audiensi ini dibuka oleh Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula. Dalam sambutan singkatnya, Bupati Gusti sapaan akrabnya menyarankan kepada pihak yang pro dan kontra supaya mengemukan argumentasi dengan alasan yang logis.

"Kalau pro bagaimana maksudnya, kalau kontra bagaimana maksudnya," ujar Gusti.

Selanjutnya Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Komodo, Budhy Kurniawan memaparkan soal materi terkait pengelolaan Taman Nasional. Salah satu hal yang dibahas adalah terkait zonasi.

Terkait zonasi ini kata Budhy telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kehutanan (Permenhut) Nomor P76 tahun 2015. Kata Budi, spirit penyusunan zonasi adalah ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

"Permenhut No. P76/2015 terkait spirit penyusunan zonasi adalah Ekonomi sosial budaya dan ekologi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kehadiran rombongan KLHK di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar) langsung disambut aksi demonstrasi oleh Aliansi Petani dan Nelayan Flores di Depan Gedung DPRD Mabar, Senin (20/8/2018).

Aksi demonstrasi tersebut menuntut pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo (TNK) oleh PT. Segara Lestari Komodo (SLK) segera dihentikan dan perizinannya dicabut.

Koordinator Aksi, Doddy Kardi meminta KLHK tidak menyamakan pengelolaan TNK dengan TNK lainnya. "Jangan bandingkan TNK lain dengan TNK Komodo," seru Doddy dalam aksinya.

Selanjutnya Doddy meminta DPRD, Bupati Mabar, Kepala TNK untuk mendesak KLHK agar merestruktruisasi kembali luas zonasi pemanfaatan wilayah daratan di kawasan TNK.

Perhari ini kata Doddy, luas zonasi pemanfaatan wilayah daratan sebesar 824 ha. Sedangkan zonasi pemukiman penduduk seluas 298 ha. Lebih kecil daripada luas wilayah pemanfaatan 824 ha.

"Menjadi pertanyaan besar publik, kepentingan siapa dibalik penetapan luas zonasi pemanfaatan daratan yang sangat besar. Apa tujuan zonasi pemukiman penduduk hanya 298 ha lebih kecil luasnya dari pemanfaatan daratan," tanyanya.

Doddy juga mendesak tim audit bentukkan KLHK agar dalam proses pengauditan terhadap kedua perusahan yang sedang berinvestasi dalam kawasan TNK perlu mempertimbangkan asas keadilan.

"Jangan mengaudit perusahan tersebut hanya bermain dalam konsep yuridis, logika pendapatan negara dan terserap tenaga kerja lokal dalam perusahan tersebut," katanya.

Doddy menegaskan, apabila perusahan yang berinvestasi di TNK tersebut tidak juga hengkang sampai tanggal 31 Agustus 2018, membenarkan dugaan bahwa pemerintah dan pengusaha bersekongkol dibalik bonus zonasi pemanfaatan wilayah daratan.

"Kami berkomitmen untuk melakukan aksi mogok wisata baik sebagai pemandu wisata maupun masyarakat nelayan sebagai pemilik kapal wisata serta menyebarkanluaskan informasi bahwa kunjungan ke TNK bukan untuk publik kembali tetapi untuk para investor," pungkasnya.