BREAKINGNEWS.CO.ID - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI bersama National Olympic Comitee (NOC), Komite Olimpiade Nasional Infonesia (KONI), dan perwakilan Chief de Mission Pekan Olahraga Nasional (CdM PON ) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bantuan pemusatan latihan (pelatnas) Olimpiade dan pembinaan dua cabang olahraga (cabor) di kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Cabor yang menandatangani MoU adalah Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) dan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (PP Pelti). Sebelum Kemenpora menyalurkan bantuan dana, terdapat lima orang dari pihak Kemenpora, akademisi, dan praktisi olahraga untuk mengulas pengajuan dana yang diminta oleh pengurus cabor. 

PB ISSI mengajukan proposal dana sebesar 8,8 miliar rupiah plus sembilan atlet untuk pelatnas. Kemenpora menyetujui delapan atlet ditambah kucuran dana sebesar 6,2 miliar rupiah. Sedangkan PP Pelti mengusulkan 20 atlet dengan total anggaran 19,3 miliar rupiah. Kemenpora merestui 10 atlet dengan bantuan dana sebesar 5,9 miliar rupiah. 

Dana yang diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pelaksanaan pelatnas Olimpiade sebagai prioritas dan pembinaan jangka panjang. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan para atlet pelapis dan junior untuk Asian Games 2022, Olimpiade 2024, serta SEA Games 2021 dan 2023. Dengan harapan konsistensi prestasi dan target prestasi dapat terealisasi.

Jika lebih dirinci, komponen bantuan dana dapat dipakai untuk honorarium, akomodasi, uji coba, latihan, suplemen makanan, peralatan cabor, dan BPJS Ketenagakerjaan bagi manajer, pelatih, atlet, dan tenaga pendukung lainnya. 

Tidak hanya cabor-cabor tersebut, finalisasi ulasan dan seleksi tengah berlangsung untuk Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin), Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI), Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), dan Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI).

Kemenpora belum mengulas proposal dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Sebab PRSI baru mengajukan proposal per 18 Februari lalu. Sementara untuk Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), disebut belum mengirim proposal.