BREAKINGNEWS.CO.ID - Relaksasi industri rokok dari Daftar Negatif Investasi (DNI), yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi ke-XVI  bertujuan untuk kelompok kecil dan menengah usaha ini. Menurut pihak Kementerian Perdagangan, dengan dikeluarkannya rokok dari daftar tersebut,  diharapkan bisa mendorong tumbuhnya sektor industri kecil menengah atau IKM pengolahan tembakau.

“Terkait industri rokok, jumlah industrinya terus turun. Salah satu alasannya adalah sektor IKM-nya tidak tumbuh, karena dia harus bermitra dengan yang besar,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seperti keterangan tertulis  yang diterima di Jakarta,  Jumat (23/11/2018).

Oleh karena itu, untuk mendorong industri rokok berskala kecil dan menengah dapat tumbuh dan berkembang, pemerintah mengeluarkan industri rokok dari DNI. Atau dengan kata lain, para petani  tembakau dan pengusaha kecil tak lagi wajib bermitra dengan industri besar.

Dalam DNI yang telah direvisi, industri rokok kretek, rokok putih, dan rokok lainnya masuk dalam kategori sektor yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing.  “Artinya, tak hanya investor asing yang bisa masuk ke industri ini, tetapi juga bisa oleh investor dalam negeri,” jelasnya.

Airlangga pun menilai, selama ini industri rokok skala kecil dan menengah sebenarnya sudah mampu menghasilkan produksi yang relatif baik. Misalnya dalam klasifikasi, industri rokok dikatakan kecil jika produksinya sekitar 300-500 juta batang rokok.  “Tetapi kalau 500 juta batang bagi industri rokok, skalanya tidak kecil juga. Kalau 500 juta batang itu satu batangnya Rp1.000, dia sudah dapat Rp500 miliar. Jadi kalau harus bermitra lagi dengan industri yang sudah di atas 50 miliar batang, itu kan menghambat industri kecilnya tidak bisa tumbuh,"ujarnya.

Sebaliknya, kalangan pengusaha yang tergabung dalam  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia wilayah Jakarta Raya (BPD HIPMI Jaya) minta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan dibukanya 54 bidang usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) itu.. "Kami menilai keputusan  relaksasi DNI ini dapat berpotensi melemahkan industri UMKM di Indonesia," kata   Ketua BPD Hipmi Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla.
Afi menjelaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional karena telah menyumbangkan 62,58 persen  PDB nasional yang dapat menjadi katalis pertumbuhan yang lebih tinggi.  "Relaksasi DNI ini dapat mengakibatkan pelemahan pengusaha UKM, apalagi pada sektor-sektor yang dibuka 100 persen penanaman modal asing," ujar Afi Kalla.

Afi menyampaikan walaupun tujuan pemerintah dalam hal ini baik yaitu meningkatkan investasi masuk ke Indonesia untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, namun kebijakan ini dapat menekan pertumbuhan pengusaha UMKM.