BREAKINGNEWS.CO.ID – Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) melalui juru bicaranya, Arrmanatha Nasir, menegaskan kalau posisi Indonesia dalam menekan Australia terkait dengan rencana pemindahan kedutaan besar (Kedubes) untuk Israel ke Yerusalem tetap sama.

"Posisi Indonesia tetap sama," ucap jubir Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (22/11/2018). Komentar itu diutarakan Arrmanatha menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebutkan Indonesia seharusnya menghormati kedaulatan Australia, termasuk juga soal rencana Negeri Kangguru memindahkan kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat berbicara di Forum Ekonomi Indonesia di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (21/11). Dalam kesempatan itu, Prabowo bahkan juga menganggap rencana kontroversial Australia itu bukan lah permasalahan bagi Indonesia.

"Saya tidak melihat itu (relokasi kedutaan) sebagai permasalahan untuk Indonesia," katanya seperti dikutip Brisbane Times. "Menyangkut relokasi kedutaan, saya belum melihat keputusan akhir Australia terkait pemindahan kedutaannya ke Yerusalem. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia tentu saja punya opini sendiri terkait ini, tetapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, kita harus menghormati mereka."

Pernyataan Prabowo tersebut berbeda dengan sikap politik luar negeri Indonesia selama ini, yang mengecam rencana kontroversial Australia itu. Tidak lama setelah rencana itu diumumkan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan juga mengancam langkah kontroversial Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai 11,4 miliar dolar AS atau sekitar 17,3 triliun rupiah dengan Australia. Kesepakatan dagang itu tertuang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) dan sudah digodok oleh kedua negara selama lebih dari satu dekade.

Perjanjian itu dimaksudkan untuk meningkatkan neraca perdagangan kedua negara dalam berbagai bidang mulai dari kerajinan, agrikultur, hingga peternakan. IA-CEPA sebenarnya sudah disepakati pada Agustus lalu dan direncanakan akan diteken oleh PM Scott Morrison serta Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini. Akan tetapi, rencana itu diprediksikan meleset dikarenakan kedua negara belum juga bisa memastikan waktu pasti perjanjian tersebut disepakati.