BREAKINGNEWS.CO.ID - Sesditjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Sudartha mengatakan bahwa diperlukan landasan hukum untuk memberikan pembeda warna antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dimiliki Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI).

"Iya harus ada dong landasan hukumnya. Tidak bisa kita serta merta merubahnya. Jadi harus dilandasi dengan produk-produk hukum. Apakah itu UU apakah Perpres apakah PP, itu nanti harus dikaji secara mendalam. Sehingga dampak dari kebijakan itu tidak berdampak yang lebih luas yang bersifat negatif," kata I Gede kepada wartawan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Meski demikian, dirinya mengaku jika wacana itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Namun, jika saat dicoba memberikan warna, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru.

"Oh nuansa itu sudah lama sekali soal pembedaan itu. Tapi kalau sekarang kita coba test test, misal yang satu warnanya merah, nanti ada yang bilang kenapa enggak kuning sih? kenapa enggak biru sih? Nah ini saja bisa menimbulkan (asumsi politik)," ujarnya. "Maka dari itu negara haruss terus dilakukan pelayanan karena warga kita di luar negeri juga dilayani dengan baik," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, I Gede Sudartha mengatakan jika pihaknya menilai bahwa adanya berbagai usulan tentang perubahan warna bisa dimaknai sebagai dinamika yang terjadi di masyarakat, bentuk kepedulian masyarakat.

"Apalagi itu dari para petinggi kita juga memberikan usulan itu. Dan itu adalah suatu hal yang relevan saja," kata I Gede kepada wartawan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3). "Tapi dalam mengambil sebuah kebijakan ada kalanya kita menggunakan teori dampak kebijakan. Jadi tidak serta merta kebijakan itu berubah, karena dampaknya juga harus dipikirkan. Dan memang sekarang sedang dicerna. Kita reaksinya adalah disatu sisi tim kami mempelajari usulan dan yang kedua adalah pelayanan terhadap orang asing dalam pemeberian KTP Elektronik ini harus tetap dilakukan dan itu tidak boleh terhenti karena itu perintah UU," sambungnya.

Adapun pelayanan dalam pemberian e-KTP tersebut kepada WNA, lanjut I Gede, bahwa mulai dari diterimanya pelaporan dari si pemegang Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) tersebut. Lalu diverifikasi, baru setelah memenuhi syarat data yang diberikan direkam.