JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mempertanyakan soal rekomendasi 200 penceramah atau mubalig yang dirilis Kementerian Agama baru-baru ini. Menurut Taufik, Kemenag semestinya menerangkan kualifikasi penceramah yang masuk daftar rekomendasi itu. "Terkait dengan rekomendasi 200 mubalig rujukan dari Kemenag itu sangat tidak adil dan seolah tendensius. Karena banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Kemenag," katanya, Sabtu (19/5/2018).

Dia menerangkan beberapa pertanyaan yang semestinya dijawab oleh Kemenag. Pertama, soal jumlah penceramah yang hanya 200 orang. Kedua, dia meminta penjelasan tentang kualifikasi yang diberikan Kemenag berkaitan dengan proses rekomendasi itu. Taufik mengaku heran lantaran Kemenag tidak mengumumkan secara rinci. "Kok tidak diumumkan di masyarakat terlebih dahulu secara terbuka," sambungnya.

Kualifikasi dan seleksi yang ditetapkan Kemenag dianggap tidak transparan karena ia melihat masih ada ribuan ustaz dan ustazah dari kalangan, seperti NU, Muhammadiyah, sampai mahasiswa-mahasiswa yang datang dari jurusan dakwah. "Dan bagaimana juga dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang sekolah dakwah di perguruan tinggi Islam. Berarti mereka tidak boleh belajar mubalig di situ? Jadi kalau namanya tidak masuk dalam rekomendasi Kemenag, tidak boleh belajar dakwah," tanya Taufik.

Tidak hanya mempertanyakan kualifikasi, Taufik menerangkan kalau dari segi jumlah, sebanyak 200 penceramah yang direkomendasikan Kemenag tidak sepadan dengan populasi muslim di Indonesia.

Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan rekomendasi yang hanya menyasar kalangan mubalig, padahal ada pula pemuka agama lain. "Kenapa hanya berlaku untuk mubalig saja? Bagaimana dengan agama-agama yang lain? Kualifikasi pendeta, pastur, biksu, atau pemuka agama lain seharusnya ada dong, kan begitu kalau mau adil. Daftar pemuka agama seluruh agama dikeluarkan, jadi hal ini tidak main-main karena saya juga mendengarkan dari aspirasi masyarakat," jelasnya.

Taufik juga berpendapat, dikarenakan 200 nama penceramah yang direkomendasikan Kemenag tidak wajib serta tidak mengikat, itu juga akan membingungkan masyarakat. "MUI bilang tidak perlu diikuti. Lalu kenapa Kemenag harus mengeluarkan daftar rekomendasi itu. Apalagi ini daftarnya sementara, dan kemungkinan akan bertambah lagi. Ini pembenaran terus dari Kemenag yang nantinya malah membingungkan masyarakat," pungkas Taufik.