BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (RUU PIHU) yang direncanakan akan menggantikan UU No. 13 tahun 2008 tentang Ibadah Haji. 
 
Terutama kata Bambang terkait persoalan pengaturan pemisahan Kemenag menjadi regulator penyelenggara haji dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) menjadi operator penyelenggaraan haji. 
 
"Pengaturan yang lebih lengkap dan komprehensif soal kuota, umrah, haji, dan petugas serta pemberdayaan stakeholder haji termasuk masyarakat dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) serta penyelenggaraan haji khusus diberikan peran secara proporsional," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/1/2019). 
 
"Pengaturan lebih detail terhadap beberapa pasal yang selama ini kurang jelas dan selama ini diatur dalam Peraturan Kemenag, seperti pengaturan kuota dan kriteria pengelola KBIH," tambahnya.
 
Selain itu Bambang mendorong Komisi VIII bersama Pemerintah untuk secara terbuka dan transparan dalam membahas Daftar Isian Masalah (DIM) RUU PIHU, agar RUU PIHU tidak hanya menampung kepentingan dari kelompok bimbingan haji tetapi juga dari masyarakat yang akan melaksanakan haji dan umroh. 
 
"Mengimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap pembahasan RUU PIHU, agar pembahasan RUU PIHU terjalin apa yang diinginkan masyarakat dan keinginan dari Pemerintah," tukasnya.