BREAKINGNEWS.CO.ID - Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2019 terus berjalan. Namun, ditengah-tengah tahapan tersebut, dipastikan adanya potensi pelanggaran yang dilakukan sendiri oleh kandidat. Salah satunya yakni politik uang.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan jika pada pemilu kali ini baru diadakan secara serentak. Hal itu, katanya, menjadi salah satu faktor adanya potensi politik uang. Selain itu, adanya Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 yang berbeda dengan UU sebelumnya, yakni kenaikan parlementary thresold (pt). Yang awalnya hanya tiga persen, naik menjadi 4 persen.

"Maka akan ada kontestasi yang sangat ketat, artinya 16 partai ini akan berkontestasi menyelamatkan diri untuk bisa lolos di parlemen. Bagaimana partai ini bisa masuk ke 8 besar," kata Abhan kepada wartawan, Senin (8/10/2018).

Adapun, faktor lain yang memicu adanya politik uang itu, kata Abhan, persaingan antara partai dan para caleg. Menurutnya, jika para calrg-caleg tersebut berfikiran pragmatis, bisa saja hal itu digunakan melalui politik uang.

"Kita masih menunggu akan proporsional terbuka, partai dengan partai berkompetisi dan caleg-caleg juga berkompetisi. Kalau caleg berpikiran pragmatis, maka mereka akan menggunakan cara politik uang. Inilah saya kira yang dihadapan kami (Bawaslu) harus sedapat mungkin harus kami tekan," ujarnya.

Untuk itu, dirinya pun berharap kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menolak politik uang tersebut. Dimana, politik uang tersebut merupakan embrio dari KKN dan politik transaksional.

"Dari pro lembaga regulasi, kalau kita bandingkan antara UU pemilu dengan UU pilkada, saya kira lebih progresif UU pilkada. Kalau di pilkada itu yang kena pemberi dan penerima. Kalau di uu7 pemilu itu hanya yang kena penerima saja," terangnya.

Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan mudah, praktik ini diidentifikasi, bahkan dibanyak laporan penyelenggaraan pilkada (pemilu), jenis pelanggaraan ini hampir selalu ditemukan. Bahkan ada kecenderungan massifnya pelanggaran politik uang dilakukan oleh kandidat dan tim pemenangannya.

Akan tetapi, meskipun banyak disebut namun proses penegakan hukumnya seolah tidak berjalan. Banyaknya kasus yang ditemukan berbanding terbalik dengan proses hukum yang dituntaskan. Tentu kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah yang menjadi persoalan dalam penanganan dugaan pelanggaran politik uang sebagai sebuah tindak pidana?

Upaya untuk menghalau terjadinya politik uang sejatinya tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja. Namun juga mesti menjadi kesadaran dari partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif hingga masyarakat pemilihnya. Hal ini dibutuhkan karena praktiknya melibatkan seluruh pihak.

Lebih ekstrim, dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 463 menjelaskan bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dapat dikenai sanksi administratif pembatalan calon anggota legislatif tingkat Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota hingga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, ketentuan ini menjadi penegasan bahwa praktik politik uang yang terbukti dapat berimplikasi pada pembatalan calon.