BREAKINGNEWS.CO.ID - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo turut menyoroti terkait dengan pembentukan Tim Gabungan Investigasi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, per tanggal 8 Januari 2019 lalu. Adapun tujuan pembentukan tim tersebut yakni untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Kendati demikian, Karyono juga mendorong pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk tidak sekadar menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Tapi juga segera menuntaskan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di masa lalu, seperti kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa.

Karyono dalam keterangannya mengatakan bahwa langkah dalam membentuk Tim Gabungan Investigas itu untuk penuntasan kasus penyerangan terhadap Novel sudah tepat. Namun, penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti kasus penculikan aktivis juga harus segera dituntaskan. Pasalnya, kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas. Masih ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang.

Menurutnya, kasus penghilangan orang secara paksa tergolong pelanggaran HAM berat. Selain itu, kasus penculikan aktivis ini sudah menjadi sorotan internasional.

"Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo jangan hanya membentuk Tim Gabung Investigasi Novel Baswedan, tapi harus segera menuntaskan kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang diperbarui untuk mengungkap kasus ini", ujar Karyono, Senin, (14/01/2019).

Ia melanjutkan, pembentukan Tim Gabungan Investigasi untuk merespon tuntutan publik agar kasus pelanggaran HAM yang menimpa Novel Baswedan itu memang penting. Tapi, penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa juga sangat penting.

Dirinya juga berpendapat, sebelum akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2019 nanti, Jokowi harus berani mengambil sikap untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa.

"Kasus pelanggaran HAM yang menghilangkan orang secara paksa ini harus segera diungkap dan dituntaskan untuk menghilangkan beban sejarah di masa lalu. Jika Jokowi berani melakukan itu, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tegas dan berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya", tutup Karyono.