BREAKINGNEWS.CO.ID - Amnesti International tengah membawa kasus penganiayaan yang dialami oleh Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat (AS). Mengetahui hal tersebut, Novel pun meminta perhatian negara lain atas kasus yang menimpa dirinya tersebut. Tak lain yakni agar pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus tersebut.

"Saya tentu berharap perhatian dari negara lain ini membuat Kapolri kali ini mau melaksanakan perintah presiden untuk segera mengungkap kasus saya. Karena dua kali perintah sebelumnya dari presiden seperti 'diabaikan' saja," kata Novel, Jumat (26/7/2019).

Dia mengatakan isu dugaan pelanggaran HAM dan antikorupsi menjadi hal yang mendapat perhatian serius di negara seperti AS. Menurut Novel, kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia yang menurutnya masih ada pihak yang menganggap teror terhadap penegak hukum adalah hal biasa.

"Tentunya kita mengetahui bahwa isu HAM dan antikorupsi adalah isu global. Di negara-negara maju termasuk USA hal tersebut menjadi perhatian yang serius. Apalagi yang menjadi korban penyerangan adalah aparatur yang sedang bertugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbeda dengan di negara kita yang oleh beberapa pejabat masih menganggap hal itu seperti kejahatan biasa saja, sekalipun Komnas HAM sudah mengatakan bahwa serangan terhadap saya ini dilakukan dengan terorganisir dan sistematis," ucap Novel.

Novel menyatakan untuk kepentingan keadilan, maka pelaku teror terhadap dirinya harus diungkap. Dia menilai lamanya proses pengungkapan kasus ini bukan karena sulit, namun diduga karena ada pihak yang tidak ingin kasus ini terungkap.

"Saya tegaskan lagi, bahwa ini bukan karena sulit sehingga lama pengungkapannya. Tapi karena ada ketidakmauan atau ketidakberanian yang membuat Polri tidak juga mengungkap kasus ini dan hal itu tidak boleh dibiarkan atau dimaklumi. Semoga kali ini perintah presiden yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh Polri," tutur Novel.

Sebelumnya, Amnesty International membawa kasus Novel ke dalam sesi dengar pendapat di Kongres AS pada Kamis (25/7/2019). Kasus itu menjadi salah satu yang dibawa ke Kongres AS bersama kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

Pemaparan soal kasus Novel ini disampaikan Francisco Bencosme selaku Manajer Advokasi Asia Pasifik Amnesty International USA saat membacakan testimoni bertajuk 'Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook' di Subcommittee on Asia, the Pacific, and Nonproliferation House Foreign Affairs Committee'. Kasus-kasus HAM lain yang turut dibawa Francisco seperti dugaan pelanggaran HAM terkait 'perang melawan narkoba' di Filipina yang digaungkan Presiden Rodrigo Duterte hingga persoalan Rohingya dari Rakhine State di Myanmar.

Tanggapan Istana

Mendengar kasus Novel Baswedan oleh Amnesty International dibawa ke Kongres AS, Pihak Istana menyatakan tidak masalah. Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, hal itu sebagai salah satu bentuk usaha.

"Untuk kasus ini saya kira kalau lembaga-lembaga negara tidak fungsi, mungkin saja. Tapi it's okay, namanya juga usaha," ujar Ngabalin, Kamis (25/7/20019).

Namun, Ngabalin menilai bila negara masih mampu menangani kasus Novel maka tidak perlu dibawa dalam Kongres AS. Menurutnya, masyarakat perlu percaya kepada kinerja institusi negara.

"Itu kan institusi negara. Kalau institusi negara kerja kita tidak percaya mau percaya ke siapa lagi?" ujar Ngabalin.

Dia menyebut kepercayaan perlu diberikan kepada para penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini. Dia berharap semua pihak memberi kepercayaan penuh kepada aparat untuk menemukan fakta yang akuran terkait teror air kerasa kepada Novel.

"Sebagai warga negara yang baik, kita juga berikan kepercayaan sepenuhnya pada institusi negara penegak hukum dan aparat hukum untuk bisa menemukan fakta dan data yang akurat dalam menentukan siapa otak dari peristiwa yang dihadapi Novel Baswedan," kata Ngabalin.

Ngabalin pun menyebutkan upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam mengungkap teror terhadap Novel. Salah satunya lewat pembentukan tim pencari fakta (TPF) yang dinilainya independen karena turut melibatkan unsur dari luar kepolisian.

"Itu artinya bahwa mengungkapkan kasus ini kan butuh fakta dan data yang akurat, yang tidak diragukan kebenarannya. Maka tidak ada alasan lain kecuali kita memberikan kepercayaan kepada Kepolisian negara, untuk bisa bekerja sesuai perintah bapak Presiden untuk mengungkapkan suatu kasus yang sesungguhnya, siapa yang dibaiknya dan seterusnya," tuturnya.

Hanya Dibahas dan Berujung Kirim Surat

Campaign Manager Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri menuturkan, pembahasan kasus seperti ini di Kongres AS sebenarnya merupakan hal rutin. Puri juga menilai langkah lembaganya itu menjadi kesempatan membawa kasus Novel ke ranah internasional.

"Mereka rutin menggelar hearing [dengar pendapat] semacam ini mengingat Amerika Serikat juga memiliki hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia," kata Puri seperti dikutip Tirto, Kamis (25/6/2019).

Staf komunikasi Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menambahkan, setelah kasus Novel dibahas, lembaganya berharap sejumlah anggota Kongres AS mengirimkan surat berisi dukungan terhadap penyelesaian kasus Novel kepada pemerintah atau DPR RI.

"Kami berharap beberapa anggota Kongres AS yang memiliki perhatian terhadap kasus Novel, mengirimkan surat [yang] mendorong pemerintah atau parlemen Indonesia segera menyelesaikan kasus penyerangan Novel, salah satunya dengan pembentukan TGPF independen," ujar Haeril

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengkritik langkah Amnesty International yang membawa kasus teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan ke Kongres Amerika Serikat (AS). Arsul menyebut tidak pada tempatnya Amnesty sebagai NGO asing ikut campur tangan dengan cara tersebut.

"Soal kasus Novel Baswedan adalah masalah penanganan kasus hukum di dalam negeri, tidak pada tempatnya, Amnesty International yang notabene adalah LSM atau NGO asing turut campur tangan dalam kasus tersebut, apalagi dengan cara meminta parlemen ataupun elemen pemerintahan negara lain untuk menekan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus Novel Baswedan tersebut," kata Arsul, Kamis (25/7/2019).

Dia menilai cara yang ditempuh Amnesty International justru bisa memicu reaksi dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Arsul mengingatkan Amnesty tidak kebablasan dalam melakukan advokasi kasus ini.

"Saya ingin mengingatkan teman-teman yang menjadi representasi Amnesty International di sini, agar tidak kebablasan dalam mengadvokasi kasus ini dengan cara menginternasionalisasi kasus ini. Pasti akan ada reaksi kontra terhadap langkah mereka dari elemen-elemen masyarakat di dalam negeri. Sebaiknya terus kita dorong penelesaian kasus Novel Baswedan ini kepada penegak hukum dan pemerintah tanpa melibatkan pihak asing," ujarnya.