BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin (NHY) terkiat kasus perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Mendagri akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus perizinan proyek Meikarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (24/1/2019).

Belum diketahui mengenai materi pemeriksaan secara detail terhadap Mendagri ini, Diduga pemeriksaan ini merupakaan lanjutan dari pemeriksaan saksi yang telah dilakukan kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumorsono pada Kamis (10/1).

Di mana KPK mengkonfrimasi Soni terkiat petermuannya dengan dua institusi yang punya kewenangan terkait perizinan Meikarta, dalam hal ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemeritah Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus ini, telah menetapkan sembilan tersangka, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kemudian Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Sementara dari pihak swasta yakni, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng bersama pejabat-pejabat Pemkab Bekasi itu diduga menerima suap sebanyak Rp 7 miliar, dari komitmen pemberian senilai Rp 13 miliar. Sementara pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra; serta pegawai Lippo Group bernama Henry. Keempat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai penerima suap, Neneng dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara pihak-pihak yang menjadi pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.