JAKARTA- Kapolri Jenderal, Tito Karnavian meminta Kapolda Metro Jaya memproses kasus penyerangan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung Rabu (11/10/2017). Dalam peistiwa itu sebanyak 15 orang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. 

"Jadi begini, penyerangan di Kemendagri, prinsip terjadi pidana dan pidana harus diproses. Jadi sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan tetap kita proses," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017). 

Tito menegaskan, aksi anarkisme seperti itu tidak boleh terjadi. Apa pun persoalan dan harus diproses secara hukum. "Itu tidak boleh terjadi, terjadi penggunaan kekerasan. Apapun juga, ceritanya itu tidak boleh terjadi. Melukai orang dan mengancurkan itu tidak boleh terjadi dan tentu harus diproses. Perlu kita liat akar permasalahannya untuk perbaikan ke depan," jelasnya.

Kasus di Kantor Kemendagri dipicu persoalan politik yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua. Mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta Kapolda Papua, Boy Rafli Amar bekerja sama dengan pihak terkait dan meminta Pangdam Jaya dan Gubernur untuk tenangkan warga Tolikara.

"Kan akar masalahnya terjadi konstentasi politik yang kurang sehat di Papua. Untuk itu, saya minta di Papua Pak Kapolda bekerja sama dengan stake holder lain, minta bantu Pangdam, Gubernur untuk menenangkan warga Tolikara. Masyarakat Puncak Jaya. Itu yang mengalami PSU (pemungutan suara ulang)," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan orang pendukung salah satu calon Bupati Kabupaten Tolikara, Papua, menyerang Kantor Kementerian Dalam Negeri di kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (11/10).  Penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Puluhan orang dari Papua itu menyerang hingga menyebabkan sejumlah kerusakan di kantor Kemendagri.

Para penyerang mengatasnamakan dirinya sebagai Barisan Merah Putih Tolikara. Mereka adalah pendukung Calon Bupati Tolikara John Tabo-Barnabas Weya di Pilkada 2017. "Tadi memang mereka mau diterima untuk berbicara baik-baik, tapi mereka malah tiba-tiba mengamuk," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Ruang Wartawan.

Penyerangan terjadi setelah Barisan Merah Putih Tolikara hendak bertemu Soedarmo dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soemarsono. Pertemuan direncanakan untuk membahas sengketa Pilkada 2017 di Tolikara, Papua. Saat hendak memulai pertemuan, kelompok masyarakat itu disebut kabur dari ruangan. Mereka tak mau menemui Soemarsono dan Soedarmo, kemudian langsung menyerang Kantor Kemendagri.

"Mereka protes putusan MK. Singkatnya, si A lawan si B bersengketa, akhirnya ke MK, MK putusan sikapnya final. Ketika MK putus A, dia minta B disahkan, Mendagri pasti akan SK-kan putusan MK. Ini contoh kongkrit ketidaksiapan dalam Pilkada, tidak siap menang dan kalah," ujar Soemarsono.

Puluhan orang dari Tolikara ini disebut telah berada di Jakarta sejak dua bulan terakhir untuk menuntut pengesahan John Tabo-Barnabas Weya sebagai Bupati Terpilih hasil Pilkada Tolikara. Atas kerusuhan tersebut, beberapa pot bunga dan kaca di Kantor Kemendagri pecah. Sebuah mobil dinas milik pejabat Kemendagri juga terlihat rusak.

Sementara, korban luka yang timbul akibat kerusuhan tersebut berjumlah dua orang, satu di antaranya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka berat. "Saya ingin selesaikan secara baik-baik, ingin coba terima aspirasi mereka. Sebetulnya sudah ada kesepakatan tadi, tapi ternyata ada beberapa dari mereka main lempar batu dan rusak beberapa kendaraan," ujarnya.

BREAKINGNEWS.CO.ID