BREAKINGNEWS.CO.ID - Pemungutan suara di Kabupaten Nduga, Papua ditunda lantaran terjadinya konflik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya menindak tegas pihak yang mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. "Kalau ada pihak-pihak yang mengganggu pelaksanaan pilkada di Papua akan berhadapan dengan negara," ujar Tito kepada wartawan saat kunjungan kerja di Jayapura, Papua, Minggu (1/7/2018). 

Tito juga bicara tentang aksi penembakan terhadap anggota Polri serta warga sipil di Kabupaten Nduga dan Puncak Jaya. Tito memerintahkan supaya para pelaku aksi kekerasan ditindak.

Tito menyebutkan, aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan tindakan yang melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, pelaku juga harus dikejar. "Sebenarnya prinsip kita menangani KKB adalah secara soft, karena kekerasan terjadi masalah ekonomi. Tetapi kalau kelompok itu melakukan pembunuhan terhadap warga dan aparat keamanan, itu sudah melanggar hukum maka harus dilakukan tindakan hukum," tambahnya.

Ia lalu memberi tambahan, perhatian Presiden Jokowi sangat besar membangun Papua. Untuk itu, warga harus membangun pembangunan tersebut. "Tidak perlu melakukan kekerasan bersenjata, tetapi kalau ada yang bandel menggunakan kekuatan bersenjata berarti akan berhadapan dengan TNI/Polri. Kita tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas, karena hukum di Indonesia mengatur dan hukum intenasional juga melarang hal itu, tidak bisa melakukan penembakan (membunuh) orang lain adalah pelanggaran HAM," ujarnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya menyebutkan, ada 14 daerah di Indonesia yang penghitungan suaranya ditunda. Hal itu karena mulai soal penetapan calon hingga faktor keamanan juga menjadi penyebab terjadinya penundaan. "Faktor penyebab terjadinya penundaan adalah karena adanya masalah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai. Terdapat permasalahan yang berimplikasi pada aspek keamanan," ujar Wahyu.

Selain itu, penundaan juga terjadi di Kabupaten Nduga karena keterlambatan logistik akibat konflik. Sehinga, pemilihan di Kabupaten Nduga hanya terlaksana di tiga distrik. "Di Kabupaten Nduga pemilihan hanya terlaksana di 3 distrik, logistik hanya dapat sampai di ibu kota Kabupaten saja, namun tidak bisa terdistribusi ke daerah lain akibat adanya konflik," ujar Wahyu.