BREAKINGNEWS.CO.ID - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar mengungkapkan kesaksiannya dalam sidang kerusuhan 98. Adapun, dalam kasus tersebut, Agum menyebut jika mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera pun membenarkan kesaksian Agum tersebut.

"Ya itu proses investigasi atas perbuatan Prabowo dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Perwira yang ketuanya waktu itu adalah Kasat Subagio AS dan salah satu anggotanya juga Agum Gumelar. Didapat bukti-bukti bahwa penculikan dan kerusuhan itu ya dilakukan oleh Prabowo sehingga dia diberhentikan dari dinas kemiliteran," kata Kapitra kepada breakingnews.co.id saat dihubungi, Rabu (13/3/2019).

Kapitra yang juga berprofesi sebagai advokat itu juga mengatakan bahwa Prabowo diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti bersalah. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Agum merupakan kebenaran sejarah yang tidak dapat dianyulir.

"Diberhentikan tidak hormat. Kalau diberhentikan dengan hormat kalau seorang perwira itu pensiun atau sakit, itu kan karena dia (Prabowo) melakukan kejahatan, diberhentikan dengan tidak hormat itu. Jadi ya apa yang di sampaikan Agum Gumelar itu kebenaran sejarah yang tidak bisa dianulir. Apalagi dihapus dalam sejarah, bagaimana dia menghapusnya dan itu juga termasuk SBY (Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono/SBY) di dalam tim itu," ujarnya.

"Semua anggota tim Dewan Kehormatan Perwira itu ya elemen jendral semua. Ketuanya jenderal bintang empat, disitu dibentuklah tim pencari fakta yang di ketuai oleh Herman Kristio. Didapat indikasi-indikasi seperti itu, ketemulah bukti-bukti itu. Jadi itu sudah benar Prabowo terkait penculikan dan pembunuhan aktivis dan juga kerusuhan Mei 98," imbuh Kapitra.

Jika dikaitkan dengan tahun politik saat ini atau menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Kapitra mengatakan jika hal ini bisa diketahui oleh masyarakat bukti atau kebenaran dalam peristiwa tersebut.

"Ya biar orang bisa membaca tipikal pimimpin ini. Selama ini kan selalu diputarbalikkan fakta-faktanya. Selalu selama ini ditolak kebenaran-kebenaran diungkapkan, sehingga orang jangan salah pilih ini loh tipikalnya mau dipilih itu seperti ini," pungkas Kapitra.