BREAKINGNEWS.CO.ID – Parlemen Kanada di tengah isu krisis kemanusiaan Rohingya di negara bagian Rakhine, memutuskan untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan yang diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Pada 2007 lalu, Dewan Perwakilan memberikan Aung San Suu Kyi status kewarganegaraan kehormatan Kanada. Hari ini, parlemen meloloskan mosi untuk mencabut status tersebut," ujar Adam Austen, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland. AFP memberikan laporan kalau keputusan ini diambil setelah parlemen Kanada melakukan pemungutan suara pada Kamis (27/9/2018).

Pencabutan kewarganegaran ini dilakukan satu pekan setelah Kanada mendeklarasikan operasi militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai genosida. Isu ini kembali menjadi sorotan mulai sejak tahun lalu, ketika lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindak kekerasan militer Myanmar di negara bagian Rakhine.

Rangkaian kekerasan itu pecah setelah satu kelompok bersenjata Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan satu markas militer di Rakhine. Mereka mengklaim serangan itu merupakan bentuk protes untuk membela hak-hak Rohingya yang selama ini tertindas.

Myanmar menganggap ini sebagai teror. Militer kemudian melancarkan operasi pembersihan Rakhine dari kelompok teror Rohingya. Akan tetapi menurut sejumlah laporan, militer tidak hanya menyerang kelompok tersebut, tetapi juga warga sipil. Mereka bahkan juga dilaporkan membakar rumah-rumah hingga melakukan pembantaian orang Rohingya.

Rangkaian kekerasan ini menimbulkan kecaman terhadap Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang awalnya diharapkan dapat membawa perubahan setelah terpilih dalam pemilihan umum (pemilu). Walaupun demikian, sejumlah pengamat memprediksi Aung San Suu Kyi tidak dapat melakukan tindakan banyak karena ditekan oleh militer yang masih tetap memegang porsi besar dalam parlemen.

Walaupun mencabut status Aung San Suu Kyi, Kanada memastikan kalau mereka akan tetap mengalirkan bantuan untuk Rohingya. "Kami akan terus memberi dukungan Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan, menjatuhkan sanksi atas jenderal-jenderal Myanmar, serta menuntut pihak bertanggung jawab agar diadili oleh badan internasional yang kompeten," ujar Austen.