BREAKINGNEWS. CO.ID - Peraturan Presiden terkait kewajiban penggunaan minimal 20 persen minyak nabati untuk kendaraan angkuta bermesin diesel  yang mulai diberlakukan mulai pada 1 September ini masih dipersoalkan  kalangan dunia usaha.   Umumnya, mereka keberatan karena aturan wajib tersebut tak sepenuhnya memperhatikan kondisi yang dialami oleh pelaku di lapangan..

Salah satu kelompok yang  keberatan dan sekaligus meminta penundaan adalah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Kalangan pengguna mobil niaga tonase besar ini  menilai penggunaan biodiesel 20 persen atau B20 membuat keborosan sebesar 2,3 persen. "Lebih boros 2,3 persen, juga lebih harus sering perawatan berkala," kata Wakil Ketua Umum Aptrindo Kyatmaja Lookman  di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Kyatmaja menjelaskan untuk truk-truk tua berpotensi merusak mesin, karena kualitas campuran yang masih dipertanyakan. "Tercampur air karena punya sifat mengikat air, kualitas solar campuran susah dipertanggungjawabkan," katanya.

Dia mengaku pihaknya telah mengajukan penundaan pemberlakuan agar bisa dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. "Sudah disampaikan, tapi tetap berjalan," katanya.

Menjawab hal demikian, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menjelaskan bahwa sosialisasi penggunaan B20 tersebut telah dimulai sejak 2,5 tahun yang lalu. Saat ini, lanjut dia, sudah dilakukan uji coba melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melintasi 40.000 kilometer Jawa dan Sumatera. "Logikanya selama ini sudah digunakan 2,5 tahun yang lalu," katanya.

Rida menuturkan hanya saja saat ini diberlakukan perluasan, sementara pada 2,5 tahun lalu hanya berlaku untuk PSO. "Mereka sudah bilang sanggup, ini program nasional semua harus siap," katanya.

Pemerintah mulai 1 September 2018 mulai memberlakukan penggunaan B20 melalui Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) No 66 tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kewajiban penggunaan B20 bertujuan menjembatani penghematan devisa, selain mengandalkan sektor pariwisata dengan menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara, serta penerapan penyederhaan perizinan lewat OSS (online single submisson) untuk kemudahan berinvestasi. "Jadi, ini satu dari kebijakan kita anggap akan cepat dampaknya, di samping yang masih memerlukan proses, pariwisata, OSS, insentif, perlu proses," katanya.