JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta Menteri Agama, Lukman Saifuddin merevisi daftar pendakwah yang direkomendasikan karena sebelumnya dikeluarkan Kemenag hanya sebanyak 200 mubaligh. "Kami sudah bicarakan tadi, agar dibuat pola yang lebih baik, lebih efisien; tapi nantilah. Itu daftar sementara, tapi jangan lupa bahwa kita perlu minimum 300.000 da'i, karena kita punya mesjid untuk sholat Jumat saja, khatib itu butuh 300.000. Jadi bagaimana bisa itu hanya 200, itu hanya kecil sekali (jumlah) itu," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Kalla memanggil Saifuddin, ke Kantor Wakil Presiden, Selasa siang, guna mendiskusikan mengenai pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Agama terkait daftar nama 200 pendakwah.

Kehadiran daftar nama itu menimbulkan polemik belakangan ini.

Terkait rekomendasi Kementerian Agama terkait 200 nama mubaligh yang sebaiknya digunakan untuk memberikan ceramah di bulan Ramadhan, Kalla meminta Saifuddin menyempurnakan pengumuman itu supaya lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menerima ceramah dari para mubaligh. "Itu daftar sementara, jadi tidak hanya untuk memberikan semacam kriteria dan kode etik. Sama dengan Anda, wartawan. Khan punya organisasi dan kode etik; sehingga perlu terdaftar. Kami sudah bicarakan tadi, agar dibuat pola yang lebih baik," jelasnya.

Adapun Saifuddin yang dipanggil Kalla, seusai diskusi itu, mengatakan, Kementerian Agama dan MUI akan mengundang sejumlah ormas Islam untuk turut memberikan masukan terhadap pengumuman Kemenag tersebut. "Prinsipnya adalah bahwa kita berkewajiban untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan para penceramah untuk bisa memberikan wawasan, pengetahuan tentang keislaman. Oleh karena itu, MUI ingin ikut memperbaiki agar mekanisme dan akses masyarakat untuk mendapatkan penceramah yang baik ini bisa dilakukan dengan cara yang baik," kata dia.