BREAKINGNEWS.CO.ID -  Sebagai pemimpin negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, Presiden Joko Widodo, mulai menunjukkan sikap tegasnya. Jokowi menyatakan masih membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk tak memperpanjang izin organisasi Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas). Hal itu diungkapkan Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

Selama ini Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. "Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi yang dikutip oleh situs AP, Minggu (28/7/2019).

Jokowi kembali menegaskan pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara, Pancasila. "Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," katanya.

Jokowi memang dikenal sebagai presiden yang tegas terhadap organisasi Islam yang dianggap cenderung radikal. Pada masa pemerintahannya, Jokowi berani membubarkan HTI (Hizbut Thahrir Indonesia). Keputusan itu juga sudah disetujui DPR RI. Bahkan saat HTI melakukan kasasi juga sudah ditolak. Kini Jokowi sudah menyatakan Islam Indonesia adalah Islam yang moderat serta sinyal untuk tidak memperpanjang izin FPI jika organisasi itu tak sejalan dengan Pancasila. 

Persyaratan Belum Komplet

Sebelum Perpanjang Izin FPI Dalam wawancara tersebut, Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat. Hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik. Sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah. Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan," kata Jokowi.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya sudah meminta kepada FPI untuk melengkapi 10 dari 20 syarat yang wajib dipenuhi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Menurut Soedarmo FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI. "Kalau belum ditandatangani artinya masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kami kembalikan untuk diperbaiki," ujar Soedarmo.

Tak Ada Batas Waktu

Ada pun persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI adalah surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain. Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat tersebut. Adapun sepuluh syarat lain sudah dipenuhi FPI sebelumnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak PDI sebagai organisasi kemasyarakatan. "Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya," kata dia.