DHARMASRAYA - Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Sumatera Barat memiliki sejumlah agenda yang salah satunya menghadiri pemberian sertifikat tanah kepada 4.000 warga di 11 kabupaten. Acara pemberian sertifikat tersebut dilaksanaan di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Kecamatan Sitiung.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk seluruh masyarakat di Sumatera Barat. "Sampai hari ini masih 700 ribuan (hektare lahan) yang sudah disertifikasi. Oleh sebab itu, BPN masih punya utang kepada masyarakat Sumbar. Saya ingatkan, 2023 harus selesai semuanya," ujar Jokowi.

Ia juga menegaskan, sertifikat lahan sangat penting bagi rakyat. Selain untuk bukti atas kepemilikan, sertifikat juga berguna untuk meminimalisir sengketa lahan. Pasalnya setiap Presiden berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan sengketa lahan, baik sesama warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil mengatakan dari 4.000 penerima sertifikat, 3.000 diantaranya merupakan warga yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Sementara 1.000 penerima lainnya berasal dari 10 kabupaten di Sumatera Barat. Ia mengatakan, di Sumbar terdapat 1.760.000 hektar lahan yang harus disertifikat. Namun hingga saat ini baru 727.000 hektar lahan yang sudah tersertifikasi. "Insya Allah 2023, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bisa kita daftarkan dan mesti selesai," ujarnya.

Adapun acara pembagian sertifikat tersebut berlangsung dengan lancar. Penerima sertifikat pun menyambut Jokowi dengan riuh. Bahkan, masyarakat setempat yang bukan penerima sertifikat tanah juga ikut memadati lokasi acara untuk melihat Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.