BREAKINGNEWS.CO.ID – PT Inalum Iresmi menjadi pemegang saham mayoitas di PT Freeport Indonesia. Holding pertambangan BUMN tersebut telah mencapai kata sepakat dengan  Freeport McMoran terkait akuisisi 51% saham mereka di PT Freeport Indonesia. "Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita Inalum telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51% dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," kata Presiden Joko Widodo di BSD, Kamis (12/7/2018).

Jokowi mengaku sangat senang dengan kesepakatan yang akhirnya terjadi. Karena, hampir setengah abad Freeport beroperasi di Indonesia porsi pemerintah di tambang milik perusahaan AS tersebut sangat kecil. "3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot dan sangat intens sekali,"tandasnya.

Perusahaan Patungan

Bersamaan dengan itu PT Inalum masuk sebagai pemegang saham mayoritas melalui pembentukan usaha patungan dari sejumlah perusahaan BUMN. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan usaha patungan dalam rangkaian akuisisi Freeport Indonesia, baru hanya dilakukan antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), pemerintah daerah (pemda), dan pemerintah provinsi (pemprov).

Menurutnya, usaha patungan antara Inalum, pemda, dan pemprov tersebut yang akan menjadi pemegang saham di Freeport Indonesia. Nantinya, Freeport Indonesia akan menjadi joint venture antara konsorsium Inalum dan Freeport McMoran. “Jadi nanti Freeport Indonesia tetap menjadi operator, yang juga akan menjadi joint venture antara konsorsium Inalum dan Freeport-Mc-Moran,” kata Faja.

Untuk komposisi jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, menurut dia, nanti akan disesuaikan dengan kepemilikan saham antara konsorsium Inalum dan Freeport-McMoran.

Selain itu, juga akan diatur secara efektif sehingga pemda memiliki 10% saham di Freeport Indonesia. Sebagai catatan, konsorsium Inalum telah mendapatkan angka valuasi dari 41,64% saham Freeport Indonesia yang akan diakuisisi.

Angka tersebut sekaligus akan menggenapi saham pemerintah RI menjadi 51% di perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Fajar menjelaskan, saat ini tahap akuisisi PT Freeport Indonesia melalui pembentukan usaha patungan telah memasuki tahap final. Sejumlah dokumen, seperti lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan lingkungan tengah diproses oleh masing-masing kementerian terkait. “Jadi, semua dokumen tengah diproses oleh Kementerian Keuangan, lalu di Kementerian ESDM juga harus ada yang diubah. Begitu pula di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semua akan dirangkum oleh Kementerian ESDM,” paparnya.