BREAKINGNEWS.CO.ID -   Para Menteri/Kepala lembaga  diminta mengumpulkan regulasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan investasi dunia usaha. Oleh presiden Joko Widodo, para pembantunya tersebut diminta sudah harus menyelesaikan semua itu dalam tempo satu bulan.

"Tolong dilihat di setiap kementerian, aturan yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Presiden Jokowi menyebutkan di negara ini terlalu banyak regulasi atau aturan. "Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik UU, Perpres, Permen, peraturan peraturan yang lainnya, termasuk di daerah," katanya seperti dikutip dari laman Antaranews.com.

Jokowi meminta Mendagri menggarisbawahi hal itu karena masih banyak perda, pergub, perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya. "Tolong dilihat di setiap kementerian apa yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," tegasnya.

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Jokowi mengatakan kumpulan aturan penghambat pelayanan masyarakat dan investasi itu akan segera dirapatkan dalam dua minggu setelahnya. "Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja cepat," kata Jokowi.

Satu Tim

Pada bagian lain, Jokowi juga minta para menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja sama dalam satu tim. "Kerja kita adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral," kata  Jokowi.

Menurut Presiden, dalam membangun Negara Indonesia yang besar, kementerian dan lembaga tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dan tidak mengedepankan ego-sektoral.

Jokowi menegaskan semua kementerian akan dikoordinasi oleh kementerian koordinasi di atasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengungkap ada mantan pembantu Presiden yang ternyata tidak pernah datang ke suatu kementerian koordinasi. "Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, bagaimana bisa berkoordinasi, jika diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir," tegas Jokowi.

Dia menjelaskan dibutuhkan kerja sama yang erat dalam menyukseskan pembangunan Indonesia ke depan.

Dalam arahannya Presiden juga menekankan visi misi ke depan yang dibawa kementerian adalah visi misi Presiden bersama Wakil Presiden.

Dia juga meminta para menterinya untuk menyelesaikan persoalan dalam rapat hingga tuntas dan kompak. "Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan," demikian Presiden.