BREAKINGNEWS.CO.ID -  Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif  Investasi (DNI)  yang masuk dalam bagian paket  Paket Kebijakan Ekonomi  (PKE) ke-16. Keputusan pencoretan itu disampaikan Jokowi saat menutup secara resmi Rapimnas Kadin di Hotel Alila, Solo, Rabu (28/11/2018).

Salah satu faktor kenapa mantan gubernur DKI  ini mengambil langkah tersebut setelah mendengar keluhan langsung yang dilontarkan oleh  Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam momen yang sama. "‎Sudah disampaikan oleh kepala Kadin, sudah disampaikan ketua HIPMI, yang komplain masalah itu, barangnya itu belum sampai ke Istana, Jadi saya putuskan di sini,”ujar Jokowi.

Keputusan pembatalan secara langsung dari sebuah acara luar kota itu dilakukan Jokowi karen karena naskah PKE dalam bentuk Peraturan Presiden  itu memang belum sampai kepada dirinya. “Perpresnya belum saya tanda tangani, ‎jadi enggak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI,”imbuhnya.

"Kalau ketua Kadin dan ketua HIPMI sudah ngomong, aspirasi mana lagi yang perlu saya dengar," sambung Jokowi.

Dirinya juga  minta  dua lembaga yang menghimpun pengusaha dalam negeri itu tak meragukan komitmen pemerintah dalam memerhatikan dan menjaga UMKM di seluruh tanah air. Hal itu tak lain karena sebelum jadi pejabata negara, Jokowi adalah juga   merupakan pengusaha UMKM."Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang, usaha mikro, kecil. Mayoritas usaha Indonesia adalah UMKM, jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," tegasnya.

Jokowi menjelaskan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, dari 62 juta unit UMKM telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang, dengan kata lain 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM

‎"Bahkan kontribusi UMKM pada PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 60 persen, karena itu pemerintah menegaskan komitmen berpihak pada UMKM, pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada," kata Jokowi.

Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, kata Jokowi, juga tercermin dari penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 24 persen menjadi 7 persen dan telah memangkas pajak penghasilan dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Sementara untuk fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday dan kewajiban untuk memasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE), tidak dimasalahkan Kadin serta Hipmi, sehingga tetap berjalan sesuai yang diinginkan pemerintah.

Diketahui, relaksasi DNI‎ yaitu membuka 25 sektor industri dapat dikuasai asing hingga 100 persen.