JAKARTA - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate berpendapat jika proses hukum sejumlah calon kepala daerah yang disebut berpotensi menjadi tersangka sepenuhnya merupakan wewenang KPK. Namun terkait dengan imbauan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda proses hukum tersebut, dirinya mengaku enggan untuk ikut campur.

"Kalau terkait untuk menunda realitanya sekarang ada beberapa peserta pilkada yang sudah menjadi tersangka dan ditahan KPK, tentu untuk keadilan, kesamaan hak dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan bersama-sama. Tapi ini sepenuhnya domain KPK," katanya, Selasa (13/3/2018).

Ia berharap asas praduga tak bersalah selalu dikedepankan. Meski begitu, dirinya menyoroti apabila nantinya di salah satu tahapan pilkada seperti debat publik, tapi salah satu calon kepala daerah tidak hadir karena ditahan oleh KPK. "Bagaimana debat publik itu dilakukan jika ada pasangan tidak utuh. Ada yang utuh ada yang tidak utuh, bagaimana terhadap demokrasi kita. Namun, di sisi yang lain usaha pemberantasan korupsi ada kewenangannya di KPK. Tentu kita tidak boleh mencampuri, kita berharap yang terbaik," ujarnya.

Johnny pun menegaskan jika partainya menerapkan selalu politik tanpa mahar. Adapun cara seperti itu dianggap dapat mencegah potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah atau anggota legislatif. "Tujuannya ini adalah sumbangsih kami untuk mengurangi beban biaya ke pasangan calon," ujar Johnny.