BREAKINGNEWS.CO.ID - Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri tidak mengeluarkan izin bagi keperluan rencana pertemuan Khilafah Internasional di Sentul, Kabupaten Bogor, yang rencananya akan digelar pada 17 November 2018. Jika kegiatan tetap digelar, Polri akan bertindak sesuai undang-undang, membubarkan kegiatan acara. "Itu sudah disampaikan Polres Bogor. Prinsipnya kita tidak keluarkan izin," ucapnya menjawab breakingnews.co.id saat dihubungi Rabu, (14/11/2018)

Dedi melanjutkan, terkait soal perizinan ini Polri telah berkoordinasi dengan pihak Pemda Bogor. "Pemda juga gak fasilitasi, karena (kegiatan Khilafah Internasional di Sentul, Kabupaten Bogor) bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI," tandasnya.

Untuk rencana kegiatan tersebut Dedi menuturkan Polri sudah melakukan analisa intelijen kepolisian. Hasilnya, masyarakat dan seluruh elemen di Bogor menentang kegiatan tersebut.  "(Polisi) terus mengawasi pergeraakannya. Kita imbau masyarakat jangan terprovokasi dengan isu seperti itu. Negara kita NKRI, jangan mau dipecah kayak negara khilafah. (Kegiatan) itu bertentangan secara fundamental dan Pancasila," tegas mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini.

Karena tidak diizinkan, sesuai aturan dan perundangan yang berlaku, lanjut Dedi, pihaknya akan membubarkan kegiatan jika panitia tetap memaksakan kegiatan dilakukan. "Polisi akan membubarkan secara paksa. Kan bertentangan dengan UU dan (kegiata khilafah) dapat merusak persatuan," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika mengultimatum, pihak panitia untuk membatalkan rencana pertemuan Khilafah Internasional di Sentul, Kabupaten Bogor, yang rencananya akan digelar pada 17 November 2018. Pihak kepolisian tidak memberikan ijin pada pertemuan tersebut lantaran mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. 

Penolakan juga dilakukan karena rencana pertemuan Khilafah Internasional di Sentul, dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengancam keutuhan persatuan negara. Penolakan terhadap rencana pertemuan Khilafah Internasional di Sentul, Kabupaten Bogor hari ini mencapai puncaknya, Selasa (13/11/2018). 

Seluruh masyarakat dan elemen Persatuan Masyarakat Bogor, berunjuk rasa. “Kami mendesak Pemda Kabupaten Bogor dan Polres Bogor menolak pertemuan Khilafah se Dunia di Sentul Bogor. Salam Pancasila,” kata koordinator lapangan Persatuan Masyarakat Bogor, Rahmatullah kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika kepada wartawan mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak memberikan ijin terkait kegiatan khilafah di Azikra Sentul Bogor.

Menurut AKBP Dicky, Azikra yang menjadi tempat pertemuan, sudah dilakukan penyelidikan.  Pengelola Azikra juga sudah ditemui polisi. Dalam pertemuan dengan pengelola Azikra, polisi memberitahukan, jika kepolisian tidak memberi ijin atas kegiatan tersebut. “Acara Khilafah di Sentul, polisi tidak akan beri ijin. Kegiatan ini melanggar undang-undang. Yang punya tempat Azikra juga setuju tempat tidak bisa dipakai,” kata Dicky.

Dicky menyampailan alasan pihaknya tidak memberi ijin lantaran kegiatan tersebut dinilai ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi ideologi lain. “Ideologi negara yang sudah kita sepakati bersama yakni Pancasila. Yang ingin merubah dengan ideologi lain dalam kegiatan lain, pasti ditolak,” tegasnya. 

Orang nomor satu di jajaran kepolisian Kabupaten Bogor ini mengatakan, selain penolakan dari masyarakat, mahasiswa dan ormas Islam juga menolak rencana tersebut. “Himbauan serta undangan dan ajakan dari HTI untuk hadir di acara khilafah, harus ditolak oleh warga yang mendapat undangan. Acara akan dibubarkan karena tidak memiliki ijin. Panitia memaksa, polisi akan paksa bubarkan,” ujar Dicky.

Kapolres mengakui, pihak panitia, H Dwoyanto, sudah melayangkan surat ijin untuk kegiatan yang akan diadakan pada tanggal 17 November 2018 itu. Jumlah pesertanya mencapai tiga ribu orang. 

Terhadap hal itu, Kapolres memastikan akan menolaknya. “Ke panitia sudah dikomunikasikan. Panitia klaim ada delegasi dari beberapa negara tapi polisi tetap tidak merekomendasikan untuk beri ijin. Kami tolak!” tegas Dicky sambil menunjukkan surat permohonan ijin berkop khilafatul.muslimin.net dengan Yayasan Nur Zhakirah yang beralamat di Jalan Dakota 5 komplek Nanglasa Pura blok Q Jakarta.