BREAKINGNEWS.CO.ID - Mendekati hari pencoblosan Pemiliha Kepala Daerah Jawa Timur 2018, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memginstruksikan kepada seluruh jajaran partainya untuk melipatgandakan kewaspadaan. Kewaspadaan diperlukan guna mencegah terjadinya berbagai aksi politik uang di tengah-tengah masyarakat.

"Seluruh pengurus PDI Perjuangan, kader, simpatisan, calon-calon legislatif dan semua saksi, harus terjaga. Kewaspadaan harus ditingkatkan. Kita jaga proses demokrasi ini berjalan jujur dan adil. Tangkal politik uang dan kecurangan," kata Hasto di Surabaya, Minggu (24/6/2018).

Ia mengatakan, sebagai partai politik yang mengusung Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno, PDIP juga sangat berkepentingan untuk menjaga pelaksanaan demokrasi di Pilkada Jatim berjalan baik serta benar. "Biarkan aspirasi rakyat berjalan normal, alamiah, tanpa intervensi apa pun," kata Hasto. Hasto mengaku mendapatkan banyak laporan tentang potensi politik uang.

"Maka, semua kader dan pengurus PDI Perjuangan, harus meronda, menjaga lingkungan masing-masing, bersama warga masyarakat umum. Keliling, berjaga, secara bergantian," kata Hasto.

Ia meminta kepada masyarakat umum supaya menolak segala bentuk politik uang. "Kalau ketemu, tangkap dan laporkan pada Pengawas Pemilu atau polisi," kata Hasto.

Sementara itu, di Kota Surabaya, sudah muncul gerakan anti-politik uang. Hal tersebut muncul di lingkungan RW 06 dan RW 07, Kelurahan Asemrowo. Warga ramai-ramai membuat spanduk untuk menolak politik uang.

"Kami ingin Pilkada Jawa Timur bersih dari kecurangan dan penyelewengan. Jangan ada sembako, amplop, atau apa pun bentuknya, yang masuk ke kampung kami untuk mempengaruhi pilihan warga," kata Muharrom, Ketua Satgas Anti-Politik Uang di Asemrowo.

Ketua RW 07, Hari, menyebutkan, pihaknya sudah mewanti-wanti warganya untuk menjaga kondusivitas lingkungan. "Kami tolak politik uang dan sejenisnya," kata Hari.

Ketua RW 06, Kelurahan Asemrowo, Irawan, juga memfungsikan seksi keamanan di lingkungan kampungnya terkait dengan Pilkada. "Warga juga terlibat. Kami menolak politik uang masuk di tempat kami," kata Irawan.