BREAKINGNEWS.CO.ID – Peraturan ojek online (ojol) ditargetkan akan segera rampung paling lambat pada bulan Maret 2019. Dalam perancangan peraturan ojol ini, aspek keselamatan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Perusahaan asuransi negara, PT Jasa Raharja (Persero) mengaku jika pihaknya belum bisa menanggung asuransi korban kecelakaan ojol yang mengalami kecelakaan tunggal. Hal tersebut dikarenakan, ojek bukanlah angkutan umum resmi di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kita menanggung asuransi angkutan umum yang resmi di dalam peraturan UU. Semoga segera ada regulasi yang menyatakan roda dua masuk ke dalam angkutan umum yang sah,” jelas Humas Jasa Raharja, Evert di Jakarta pada Kamis (10/1/2019).

Dengan begitu, pihak Jasa Raharja pun berharap jika pemerintah bisa memberikan jawaban pasti sehingga masyarakat bisa mendapatkan tanggungan tersebut. Pihak Jasa Raharja sendiri memastikan jika akan berusaha agar masyarakat bisa mendapatkan perlindungan ini.

“Apapun hasilnya nanti, kita tetap semangat berusaha memberikan perlindungan kepada yang memakai jasa angkutan umum,” sambung Humas Jasa Raharja tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, perwakilan pengemudi ojek online yakni Irwanto menyampaikan harapannya soal adanya asuransi yang bisa menaungi pekerjaan para driver ddan konsumen. Hal ini merupakan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Mudah-mudahan pihak aplikator mendengar tugas kita dijalan itu berat karena menjaga keamanan dan keselamatan penumpang,” pungkasnya.

Kemenhub Sebut Tarif Bawah Ojol Rp2.000-2.500/Km

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi, menyatakan jika saat ini pihaknya belum menentukan tarif bawah dalam aturan tersebut. Akan tetapi ia memberi gambaran jika angka ideal untuk tarif batas bawah ojol itu berkisar di Rp 2.000-2.500 per kilometer (km).

"Idealnya kalau taksi online itu kan Rp 3.500 mungkin di ojol bisa Rp 2.000-2.500. Kita tidak akan mungkin menjadi satu, katakan mungkin per km, minimal tarif terendah dan teratas. Batas atas dan bawah, nanti berapa kita akan lakukan perhitungan," ungkap Budi di Jakarta pada Kamis (10/1/2019).