BREAKINGNEWS.CO.ID - Calon wakil presiden pasangan Joko Widodo sempat menjanjikan tanah negara yang belum termanfaatkan akan diberikan ke masyarakat terutama petani. Hal itu ia ucapkan ketika menemui ratusan petani di Rogojampi Banyuwangi Rabu (31/10). "Jika terpilih, saya akan membantu Bapak Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah para petani bisa menggarap tanah negara yang selama ini tidak dimanfaatkan," kata Ma'ruf saat itu.

Namun, janji itu berujung pada pelaoran dirinya ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu). Ma'ruf diduga melakukan pelanggaran kampanye. Tudingan itu digaungkan oleh Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM). Kuasa hukum Tammam, Muhammad Akhiri mengatakan, Ma'ruf melanggar aturan kampanye lantaran berjanji akan membagikan tanah negara. "Janji daripada Kiai Ma'ruf Amin sebagaimana penjelasan di media massa yang akan membagikan tanah negara kepada para petani tersebut, maka patut diduga telah melanggar larangan kampanye dan merupakan tindak pidana pemilu," kata Muhammad di Kantor Bawaslu, Selasa (6/11/2018).

Akhiri menuding, tindakan Ma'ruf tersebut melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf J juncto Pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi,

"Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".

Akhiri menilai, yang disampaikan Ma'ruf bukan program dia sebagai cawapres, tetapi janji politik. Menurut dia, cawapres boleh saja menyampaikan programnya kepada masyrakat, tetapi tidak boleh menjanjikan sesuatu. "Program boleh, tapi tidak (boleh) menjanjikan. Artinya yang melanggarnya itu ya menjanjikan itu," ujar Akhiri.

Dalam laporannya, Akhiri membawa bukti berupa video Ma'ruf Amin saat mengucapkan janji akan membagikan tanah, serta berita media massa yang memuat soal janji Ma'ruf itu.